PravadaNews – Lima pimpinan baru Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031, diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan nasional.
Dalam keterangan nya, Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan berdasarkan proses hasil uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test), lima Dewan Komisioner OJK yang terpilih tersebut dinilai memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di dalam sektor ekonomi dan perbankan.
Adapun lima punggawa OJK yang baru terpilih itu yakni Friderica Widyasari Dewi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua dan Hasan Fawzi terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Baca juga: DPR Beberkan Alasan Pilih Friderica Jadi Ketua OJK | Pravada News
Sementara itu dua lainnya, yakni Dicky Kartikoyono menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Adi Budiarso menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
Misbakhun mengatakan, sebagai lembaga pengawas keuangan OJK dinilai akan menghadapi sejumlah tantangan terutama ketika situasi dinamika ekonomi global sedang mengalami tekanan imbas konflik perang AS-Israel vs Iran di Timur Tengah.
Atas dasar itu Misbakhun berharap OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan, dapat membantu pihak pemerintah untuk meningkatkan keamanan sektor perbankan serta juga menjaga stabilitas industri nasional.
“Harapan kami para komisioner ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Komisioner OJK ini bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Otoritas Jasa Keuangan, terhadap pasar modal Indonesia, serta terhadap industri jasa keuangan Indonesia,” ungkap Misbakhun, dikutip pada Jumat (13/3/2026).
Misbakhun mengatakan ditengah ekonomi global yang saat ini mulai mengalami tekanan imbas konflik di Timur Tengah, nilai kredibilitas lembaga pengawas seperti OJK akan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pasar modal serta lembaga keuangan domestik Indonesia.
Misbakhun menegaskan bahwa kepemimpinan baru OJK harus mampu menghadirkan tata kelola lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel.
Seperti diketahui OJK sebagai pihak regulator lembaga keuangan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi pilar kepercayaan bagi masyarakat dan pelaku industri.
Menurut Misbakhun kepercayaan publik kepada OJK merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan stabilitas sekaligus pertumbuhan industri keuangan nasional.
Misbakhun melihat bahwa tanpa kepercayaan masyarakat, arus investasi di dalam negeri juga dapat terhambat dan ekosistem keuangan sulit berkembang secara sehat.
Oleh karena itu, Lima pimpinan OJK diharapkan dapat membawa lembaga itu untuk menjalankan peran pengawasannya secara profesional serta konsisten dalam menjaga nilai integritas di sistem keuangan.
Ia menambahkan transparansi kebijakan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dinilai menjadi kunci untuk membangun kembali legitimasi lembaga tersebut di mata publik.
Dengan kepemimpinan baru yang telah disahkan DPR, perhatian publik kini tertuju pada langkah konkret OJK dalam memperkuat pengawasan, menjaga stabilitas industri, serta mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap sistem jasa keuangan Indonesia.
“Supaya menjadi lembaga yang lebih kredibel, dipercaya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari proses pembangunan Indonesia ke depan yang memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara,” pungkas Misbakhun. (Gibran)
