PravdaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam kasus yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dengan menyebut yang bersangkutan tidak hanya terlibat dalam dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Dalam pengembangan perkara, KPK menemukan adanya indikasi kuat bahwa Gatut Sunu juga turut mengatur pemenang lelang proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang diduga dilakukan secara sistematis untuk mengendalikan alur proyek dan kepentingan tertentu.
Praktik ini dinilai semakin mempertegas adanya penyalahgunaan kewenangan yang tidak hanya merugikan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah.
Baca juga: KPK Resmi Tetapkan Gatut Jadi Tersangka
Temuan tersebut sekaligus membuka dugaan praktik korupsi yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan skema yang lebih luas dan terstruktur dalam pengelolaan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Tulungagung.
“GSW juga diduga turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengkondisian pemenang lelang serta menunjuk langsung rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan pada OPD,” kata Asep dikutip Minggu (12/4/2026).
Asep memaparkan, pengaturan pemenang lelang itu salah satunya terjadi dalam proyek pengadaan pada sektor kesehatan.
“Dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GSW juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang,” ujar Asep.
Tidak hanya itu, pengaturan pemenang lelang juga diduga dilakukan Gatot pada beberapa proyek pengadaan jasa di sejumlah OPD.
“GSW juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD-OPD Kabupaten Tulungagung,” beber Asep.
KPK menilai, praktik ini berpotensi merusak sistem pengadaan yang seharusnya berjalan transparan dan kompetitif.
“Yang dirugikan adalah masyarakat tentunya. Infrastruktur kualitasnya tidak bagus sehingga mudah rusak dan tidak bisa mendukung masyarakat,” kata Asep.
