PravadaNews – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi penggunaan kemasan ramah lingkungan berbahan organik di masyarakat.
Menurut Puan, kenaikan harga plastik tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini bergantung pada kemasan sekali pakai.
“Maka kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau,” kata Puan di Jakarta, dikutip Kamis (16/4/2026).
Baca juga : Pemerintah Diminta Lindungi UMKM dari Lonjakan Harga Plastik
Puan menekankan bahwa meski plastik masih dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang praktis, material tersebut memiliki beban ekologis yang tinggi.
Karena itu, Puan mendorong pemanfaatan kembali kemasan berbasis kearifan lokal seperti daun pisang dan daun jati.
Puan mencontohkan sejumlah daerah di Indonesia yang masih menggunakan kemasan alami untuk makanan tradisional, seperti nasi liwet, gudeg, hingga mi lethek di Jawa Tengah.
“Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu,” ujar Puan.
Puan menilai penggunaan kemasan organik tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga dapat memberi nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan impor.
Selain itu, Puan menyebut langkah tersebut sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan.
“Kemasan organik yang sarat terhadap kearifan lokal juga merupakan inovasi ekonomi kreatif,” kata Puan.
Untuk itu, Puan meminta kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif, menyusun regulasi dan sistem pendukung apabila penggunaan kemasan tradisional kembali dihidupkan.
“Apabila sistemnya mendukung, saya yakin bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai,” ujar Puan.
Puan menegaskan DPR akan turut mengawasi kebijakan tersebut agar implementasi di lapangan berjalan efektif dan memberi dampak bagi pelaku usaha maupun lingkungan.
