PravadaNews – Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Berstatus sebagai daerah sangat tertinggal, wilayah ini masih dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, hingga rendahnya pemanfaatan teknologi informasi yang berdampak pada pembangunan sumber daya manusia.
Data menunjukkan, partisipasi pendidikan masyarakat masih belum merata. Angka partisipasi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebesar 77,36 persen, sementara partisipasi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya mencapai 45,99 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hampir separuh anak usia SMA belum mengenyam pendidikan menengah atas.
Keterbatasan sarana pendidikan turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya angka partisipasi sekolah. Baru 55,93 persen desa di Mamberamo Tengah yang memiliki sekolah dasar (SD), sedangkan desa yang memiliki sekolah menengah pertama hanya 13,56 persen. Artinya, sebagian besar masyarakat masih harus menempuh perjalanan ke wilayah lain untuk memperoleh akses pendidikan tingkat SMP.
Akses menuju sekolah juga masih menjadi kendala. Hanya 45,76 persen desa yang memiliki akses mudah menuju SMP, sehingga anak-anak di berbagai kampung terpencil harus berjalan kaki dalam waktu lama atau menghadapi medan yang sulit untuk melanjutkan pendidikan.
Tantangan serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Ketersediaan tenaga medis masih sangat terbatas, dengan hanya 8,47 persen desa yang memiliki dokter. Selain itu, desa yang memiliki fasilitas kesehatan baru mencapai 30,51 persen, meskipun sebanyak 72,88 persen desa dinilai relatif mudah menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah sekitar.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap berbagai indikator kesehatan masyarakat. Cakupan balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap baru mencapai 47,93 persen, yang berarti lebih dari separuh balita belum mendapatkan perlindungan imunisasi secara menyeluruh sesuai program pemerintah.
Meski demikian, terdapat perkembangan positif pada layanan persalinan. Sebanyak 77,06 persen perempuan berusia 15–49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir telah mendapatkan bantuan tenaga penolong persalinan, menunjukkan meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak dibandingkan sejumlah indikator lainnya.
Di bidang ekonomi, struktur mata pencaharian masyarakat masih didominasi sektor primer. Penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian hanya sebesar 6,09 persen, menandakan terbatasnya diversifikasi lapangan pekerjaan dan masih tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian tradisional maupun aktivitas berbasis sumber daya alam.
Daya beli masyarakat juga tercermin dari komposisi pengeluaran rumah tangga. Porsi pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan hanya mencapai 21,79 persen, yang mengindikasikan sebagian besar pendapatan rumah tangga masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan.
Pemanfaatan teknologi informasi juga masih sangat rendah. Persentase penduduk yang menggunakan internet hanya 1,06 persen, menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Sementara itu, rumah tangga yang menggunakan telepon baru mencapai 25,31 persen, memperlihatkan masih terbatasnya akses komunikasi digital di wilayah tersebut.
Di sisi lain, akses terhadap listrik sudah relatif baik. Sebanyak 98,41 persen rumah tangga telah menggunakan listrik, menunjukkan adanya peningkatan layanan dasar ketenagalistrikan yang menjangkau sebagian besar masyarakat.
Namun, persoalan mendasar masih terlihat pada akses air bersih. Hanya 2,4 persen rumah tangga yang tercatat menggunakan air bersih, menjadikan penyediaan air layak konsumsi sebagai salah satu tantangan paling serius yang harus segera mendapat perhatian pemerintah.
Kondisi infrastruktur jalan juga belum sepenuhnya mendukung konektivitas antarwilayah. Baru 15,82 persen desa yang memiliki permukaan jalan utama beraspal, sehingga mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih menghadapi hambatan, terutama pada wilayah-wilayah pegunungan yang sulit dijangkau.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Mamberamo Tengah memiliki kondisi sosial yang relatif kondusif. Seluruh desa di kabupaten ini tercatat tidak mengalami bencana maupun konflik sosial, masing-masing mencapai 100 persen. Stabilitas tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Melihat berbagai indikator tersebut, Mamberamo Tengah masih membutuhkan intervensi pembangunan yang lebih terarah, terutama pada peningkatan akses pendidikan menengah, pemerataan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan dan air bersih, penguatan konektivitas jalan, serta perluasan akses internet. Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pengurangan ketimpangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di salah satu kabupaten paling tertinggal di Provinsi Papua Pegunungan.
