PravadaNews – Penyelenggara ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 masih menyisakan pekerjaan rumah ‘PR’ bagi pemerintah khususnya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI.
Kepadatan jemaah di Mina menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun depan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menilai, secara keseluruhan penyelenggaran haji berjalan dengan baik.
Tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah haji berjalan sesuai agenda dan jadwal. Namun, lanjut Marwan, kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama.
“Kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberikan ruang yang cukup nyaman bagi seluruh jemaah. Kepadatan masih terjadi dan dirasakan langsung oleh jemaah,” kata Marwan di Mekkah, Arab Saudi, Jumat (29/6/2026).
Baca Juga: Skandal Pemalsuan Riset
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI ini mencatat, terdapat fasilitas di Mina yang tidak berfungsi secara optimal, seperti pendingin udara (AC) hingga ketersediaan air di beberapa titik.
“Berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” jelas Marwan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, perlu adanya terobosan baru untuk mengatasi persoalan di Mina yang terus berulang pada musim haji.
Marwan mendorong, perluasan arena Mina dengan cara pembangunan tenda bertingkat dan penataan ulang penempatan jemaah.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” kata Marwan.
Selain itu, Marwan mengusulkan agar sebagian jemaah Indonesia yang hotelnya berada dalam jarak yang memungkinkan dapat menjalani skema tanazul sehingga beban kepadatan di Mina dapat berkurang secara signifikan.
Tanazul adalah skema yang memungkinkan jemaah haji tidak menginap (mabit) di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel atau akomodasi yang telah ditentukan.
“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Marwan.
“Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” tambah Marwan.
Marwan menegaskan bahwa skema tersebut tentu memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta persetujuan dari Pemerintah Arab Saudi.
Oleh karena itu, Marwan berharap kehadiran Kemenhaj dapat memainkan peran strategis dalam melakukan komunikasi dan negosiasi dengan otoritas Saudi untuk mencari solusi jangka panjang.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi,” kata Marwan.
“Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” pungkas Marwan.
Sementara itu, Anggota Amirul Hajj, Muhammad Syafi’i menilai, penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) lebih baik dari tahun sebelumnya.
Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah RI membuat jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah Armuzna dengan lebih nyaman dan terarah.
“Saya melihat penataan Armuzna tahun ini jauh lebih baik. Jemaah lebih mudah mengenali lokasi tenda dan pergerakan jemaah juga lebih tertib,” ujar Syafi’i di Mina, Jumat (29/5/2026).
Syafi’i menilai, sistem penempatan tenda yang dilengkapi identitas kloter dan nama jemaah membantu memudahkan jemaah menemukan lokasi tendanya masing-masing.
“Tenda-tenda sudah tertata rapi dan jemaah bisa mengetahui lokasi mereka dengan mudah,” kata Syafi’i.
