PravadaNews – Penempatan sawit rakyat menghadapi tekanan baru di tengah perubahan tuntutan pasar global yang semakin ketat.
Selain harus memenuhi aspek legalitas dan ketertelusuran, produk sawit kini dituntut memenuhi standar bebas deforestasi agar tetap dapat bersaing dan menembus pasar internasional.
Kebijakan ini membuat koperasi dan kemitraan menjadi alat penting agar petani tidak tertinggal dari rantai pasok modern.
Direktur Bisnis PT Agrinas Palma Nusantara Nurhidayat menilai, pengelolaan pangan dan energi harus ditopang kelembagaan yang jelas.
Menurut Nurhidayat, koperasi, kelompok tani, perusahaan, dan off-taker dibutuhkan agar produksi petani lebih tertata, terukur, dan mudah ditelusuri.
“Harus dalam lembaga, bisa kepada perusahaan, kelompok tani, mungkin koperasi, skema dan model kerja sama bisa disepakati,” ujar Nurhidayat kepada PravadaNews, dikutip Jum’at (19/6/2026).
Dalam konteks European Union Deforestation Regulation (EUDR), kelembagaan menjadi penting karena petani membutuhkan data lahan, legalitas, dan jejak produksi. Tanpa basis lembaga, petani sawit rakyat akan sulit membuktikan asal Tandan Buah Segar (TBS) secara tertib.
Nurhidayat menilai kemitraan menjadi penting karena pengelolaan pangan dan energi membutuhkan pelaku yang tertata sejak hulu. Dengan kelembagaan yang jelas, produksi petani lebih mudah diarahkan, diawasi, dan disiapkan menghadapi tuntutan pasar berkelanjutan.
“Dalam jangka panjang harapannya akan memperkuat kemandirian nasional terkait pangan maupun energi dan meningkatkan nilai tambah produk,” kata Nurhidayat.
Sementara itu, tantangan sawit rakyat tidak hanya datang dari pasar Eropa, tetapi juga dari tata kelola budidaya. Karena itu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo menempatkan sertifikasi sebagai bagian dari pembenahan teknis petani.
General Manager Distrik Petani Mitra dan Kepala Divisi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PTPN IV PalmCo Abdul Muthalib menilai, standar kebun harus dimulai sejak awal. Menurutnya, petani membutuhkan pendampingan dari bibit, penanaman, pemeliharaan, panen, jalan produksi, sampai penjualan TBS.
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menjadi instrumen penting karena petani bisa memperoleh nilai tambah dari kebun tersertifikasi.
“Nah selain pendampingan teknis, kita juga dari PTPN IV melakukan pendampingan sistem manajemen sertifikasi RSPO,” ujar Abdul.
Abdul menyebut beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) mitra sudah memperoleh pendampingan sertifikasi, sehingga petani tidak hanya mengejar volume panen harian. Melalui sertifikasi, kebun rakyat diarahkan lebih mandiri secara teknis dan lebih siap menghadapi permintaan pasar berkelanjutan.
Seperti diketahui, RSPO dan EUDR tidak bisa dilihat hanya sebagai beban administrasi bagi petani sawit rakyat. Tanpa penguatan koperasi, kemitraan, legalitas, dan pendampingan sertifikasi, petani berisiko tersisih dari pasar yang makin ketat.
