PravadaNews – Kini, pemerintah menyiapkan belanja negara Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Besarnya anggaran tersebut diarahkan untuk menjawab satu tantangan utama, yakni menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Belanja ini mencakup Rp3.362,2 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp735 triliun untuk transfer ke daerah. Anggaran itu akan difokuskan pada program prioritas seperti pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya menjadi instrumen keuangan negara, tapi juga alat untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan.
“APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional,” tutur Purbaya dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (28/8/2026).
Menurut Bendahara Negara tersebut, pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja agar anggaran lebih produktif sekaligus menjaga kesehatan fiskal.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga menyoroti pentingnya efektivitas belanja daerah melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) 2027. Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto menyampaikan, hal ini dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 pada Kamis (2/7).
“Kebijakan TKD Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien guna akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah,” ucap Wihadi.
Dorongan itu menjadi perhatian karena transfer ke daerah tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tapi juga kemampuan pemerintah daerah mengubah dana tersebut menjadi layanan publik dan pembangunan yang berdampak.
Di sisi ekonomi, pemerintah mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada kuartal II-2026. Pertumbuhan tersebut didukung investasi yang naik 6,87% serta konsumsi pemerintah yang tumbuh 15,97%.
Dengan pendapatan negara RAPBN 2027 yang diproyeksikan *ini, pemerintah menjaga ruang fiskal tetap terkendali. Melalui kebijakan itu, APBN 2027 diarahkan tidak sekadar memperbesar belanja, tapi memastikan anggaran memberi hasil bagi masyarakat.
