PravadaNews – Di balik upaya memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG), masyarakat diminta mewaspadai praktik percaloan yang menjanjikan kemudahan aktivasi dapur program tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) RI mengingatkan adanya dugaan oknum yang meminta uang hingga Rp200 juta dengan dalih membantu pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN, Sudaryono menegaskan, seluruh proses aktivasi harus melalui mekanisme resmi dan tidak dipungut biaya oleh perantara yang mengklaim dapat mempercepat atau meloloskan proses tersebut.
“Temuan kita dilapangan ditemukan adanya oknum di Cilacap dan beberapa wilayah lain. Meminta uang dengan nominal Rp100 juta, Rp150 juta, hingga Rp200 juta,” kata Sudaryono dikutip Kamis (15/10/2026).
BGN memastikan tidak pernah menunjuk calo atau pihak tertentu untuk mengurus aktivasi fasilitas pelayanan gizi.
Masyarakat maupun calon penyedia layanan, diminta berhati-hati terhadap siapa pun yang mengaku memiliki akses khusus kepada pimpinan BGN.
Sudaryono juga mendorong masyarakat untuk tidak membiarkan praktik pungutan liar berlangsung tanpa pelaporan.
“Apabila menemukan dugaan percaloan, warga harus mengumpulkan bukti dan melaporkannya kepada aparat kepolisian,” ucap Sudaryono.
Selain menyoroti praktik percaloan, Sudaryono mengakui, masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
BGN terus melakukan evaluasi terhadap tata kelola, sistem operasional, serta kesiapan personel yang terlibat dalam pelayanan gizi.
Pemerintah daerah bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG juga diminta, berperan aktif dalam mengawasi fasilitas yang beroperasi di wilayah masing-masing.
Pengawasan, terutama diarahkan pada penerapan standar kebersihan dan higienitas dalam proses penyediaan makanan.
“Kepala daerah beserta Satgas MBG di daerah kita harap dapat aktif mengawasi dapur-dapur di wilayahnya. hususnya terkait masalah kebersihan dan higienitas,” ucap Sudaryono.
Keterlibatan pemerintah daerah, Sudaryono menilai, penting untuk membantu memastikan pengoperasian dapur MBG berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan yang berkelanjutan, juga diharapkan dapat mendukung perbaikan kualitas layanan sekaligus mencegah munculnya persoalan baru.
“Pengembangan program MBG harus diikuti dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang memadai. Masyarakat diharapkan menggunakan mekanisme resmi dalam setiap proses aktivasi SPPG serta tidak memberikan uang kepada pihak yang mengaku sebagai perantara,” ujar Sudaryono.
