PravadaNews – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar, mulai berdampak pada harga pangan di tingkat konsumen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat meningkatnya biaya operasional yang ditanggung nelayan akibat kenaikan harga solar turut mendorong kenaikan harga ikan segar di berbagai daerah.
Kondisi tersebut menjadikan ikan segar sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Juli, sekaligus menunjukkan besarnya pengaruh biaya energi terhadap rantai pasok dan pembentukan harga kebutuhan pokok di dalam negeri.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan tinjauan inflasi yang disampaikan pada awal Juli, komoditas penyumbang inflasi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau didominasi oleh bawang merah, bawang putih, beras, wortel, dan ikan segar.
Menurut Amalia, kenaikan harga ikan segar dipengaruhi oleh naiknya harga solar yang membuat biaya operasional nelayan meningkat. Selain itu, cuaca yang kurang baik di sejumlah daerah memengaruhi aktivitas penangkapan ikan.
“Untuk ikan segar ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain karena kenaikan harga solar, sehingga nelayan juga kesulitan untuk berlayar menangkap ikan. Selain itu, di beberapa daerah mengalami cuaca yang kurang baik untuk melakukan penangkapan ikan,” ujar Amalia, Senin (13/7/2026).
Secara tahunan atau year-on-year (yoy), inflasi ikan segar mencapai 8,87% dan terjadi di 36 provinsi. Gorontalo menjadi provinsi dengan inflasi ikan segar tertinggi, yakni sebesar 26,17%.
“Banyaknya peran inflasi dari ikan segar di berbagai provinsi itu, salah satunya adalah karena bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan,” kata Amalia.
BPS juga mencatat ikan segar menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi di sejumlah daerah dengan tingkat inflasi tertinggi.
Di Papua Barat, misalnya, ikan segar menjadi penyumbang inflasi setelah tarif angkutan udara. Sementara di Aceh, inflasi terutama didorong oleh ikan segar, disusul nasi dengan lauk, emas perhiasan, beras, dan cabai merah.
Selain itu, Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Sumatera Utara mencatat inflasi yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga ikan segar.
Amalia menambahkan, inflasi ikan segar tertinggi terjadi di Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Sulawesi Utara, dan Papua Tengah. Di sejumlah provinsi tersebut, berbagai jenis ikan seperti ikan tude, ikan layang, dan ikan cakalang turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi daerah.
Di tengah kenaikan harga ikan segar, pemerintah tengah menggodok skema harga khusus BBM bagi nelayan, khususnya pemilik kapal berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT. Pengkajian dilakukan menyusul tingginya beban operasional kapal, di mana konsumsi BBM disebut mencapai sekitar 70% dari total biaya operasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemerintah sedang merumuskan sejumlah alternatif terkait harga BBM bagi kapal nelayan. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai skema maupun besaran harga khusus yang akan diberikan.
“Belum diputus, sedang dirumusin. Ada beberapa alternatif tapi belum diputusin,” kata Trenggono seusai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/7).
Trenggono mengatakan, nelayan dengan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT mengusulkan agar memperoleh harga BBM yang lebih terjangkau dibandingkan harga yang berlaku saat ini. Ia memastikan keputusan mengenai harga BBM bagi nelayan akan ditetapkan dalam waktu dekat.
“Ya intinya yang diusulkan, mereka usulnya mintanya kan murah, tapi kami akan ada hitungan. Nanti tunggulah minggu ini,” katanya.
