PravadaNews – Beras pemerintah yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan pangan masyarakat justru berisiko diselewengkan demi keuntungan pribadi.
Dugaan penyalahgunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mengemas ulang produk dalam karung berukuran 50 kilogram menjadi alarm bagi pengawasan distribusi pangan nasional.
Untuk menutup celah penyimpangan tersebut, Perum BULOG bergerak memperketat pengawasan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang menyasar jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) di seluruh Indonesia.
Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memastikan beras pemerintah tersalurkan sesuai ketentuan, tetapi juga menjaga agar program stabilisasi pangan tidak dimanfaatkan sebagai ladang keuntungan yang menyimpang dari tujuan awalnya.
Satgas Khusus mulai bekerja pada Jumat, 30 Oktober 2026, dengan melibatkan seluruh pimpinan wilayah dan kantor cabang BULOG.
Pemeriksaan dilakukan terhadap distribusi beras SPHP maupun beras bantuan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan komersial yang bertentangan dengan aturan.
“Satgas Khusus ini juga berjalan mulai hari ini, dilaksanakan secara serentak seluruh tanah air. Jadi, seluruh pimpinan cabang, pimpinan wilayah setanah air juga melaksanakan pengecekan ke seluruh RPK-RPK,” ujar Direktur Utama Perum BULOG dikutip Sabtu (31/10/2026).
Ia memperkirakan sekitar 2.000 RPK diperiksa pada hari pertama. Estimasi tersebut berdasarkan sekitar 554 kantor cabang BULOG dengan target pemeriksaan empat RPK di setiap cabang.
Selain memeriksa jaringan RPK, BULOG juga mengevaluasi mekanisme pemesanan dan pelaporan penjualan beras SPHP. Dirut BULOG mengakui sistem Klik SPHP masih memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki untuk menutup peluang penyalahgunaan beras pemerintah.
“Program Klik SPHP itu masih ada titik-titik lemahnya. Nah titik-titik lemahnya ini nanti kami akan evaluasi,” katanya.
Ia juga menyoroti kewajiban pelaporan penjualan oleh mitra RPK yang selama ini belum berjalan optimal. Mitra diminta melaporkan penjualan, termasuk pihak yang menerima beras SPHP.
“Setelah dijual, itu jarang sekali teman-teman RPK yang melaporkan penjualannya ke mana. Nah ini yang akan kami tekankan kembali,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan Satgas Khusus, Dirut BULOG bersama jajaran turut mengecek dua hingga tiga RPK di Jakarta secara acak. Pemeriksaan meliputi proses pemesanan, ketersediaan produk, hingga mekanisme penjualan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, ia menyatakan tidak menemukan kejanggalan pada RPK yang dikunjungi. Seluruh mitra yang diperiksa dinilai telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan.
Sementara itu, pemilik RPK Dapur Budhe di Kramat Jati, Imron, mengatakan pemesanan beras SPHP dan Minyakita melalui BULOG selama ini berjalan lancar. Ia menyebut kedua komoditas tersebut dipasarkan kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil.
“Kalau untuk dua macam barang itu, SPHP sama Minyakita, kita lancar. Jadi kalau untuk order pesanannya enggak ada masalah,” kata Imron.
Adapun pemilik RPK Master Jaya di Duren Sawit, Iding menyebut pemesanan beras SPHP dapat mencapai sekitar empat ton setiap minggu. Ia juga menilai kualitas pasokan beras yang diterima saat ini sudah baik.
