PravadaNews – Harga jagung yang turun di tingkat petani berisiko membuat hasil panen terjual lebih murah dari harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk mencegah kondisi tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mewajibkan Perum Bulog membeli jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Kewajiban itu ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada Selasa (10/11/2026). Ketentuan ini mengatur harga pembelian jagung berdasarkan kadar air dan tempat penyerahannya.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menjelaskan HPP menjadi harga dasar yang harus dipatuhi Bulog ketika harga jagung di pasaran turun.
“HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi,” ujar Hermawan dalam keterangan yang diterima, Minggu (15/11).
Dalam ketentuan tersebut, Bulog membeli jagung pipilan kering dengan kadar air 18–20% seharga Rp5.500 per kilogram di tingkat petani. Sementara itu, jagung dengan kadar air maksimal 14% ditetapkan seharga Rp6.400 per kilogram di gudang Bulog, dengan syarat kandungan racun jamur atau aflatoksin tidak melebihi 50 bagian per miliar.
Penetapan harga ini merujuk pada Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Nomor 216 Tahun 2025 mengenai HPP jagung.
Meski menjadi patokan pembelian Bulog saat harga turun, Hermawan menegaskan HPP bukan batas tertinggi harga jual jagung.
Petani, jelasnya, tetap diperbolehkan menjual hasil panen lebih mahal apabila mendapatkan penawaran yang lebih baik.
“Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan,” tegas Hermawan.
Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026–2029 menugaskan Bulog menyerap sedikitnya 1 juta ton jagung domestik sepanjang 2026. Target itu jauh lebih besar dibandingkan realisasi pengadaan jagung dalam negeri oleh Bulog sepanjang 2025 yang mencapai 101 ribu ton.
Sejalan dengan penugasan ini, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman meminta jajaran Bulog menerima jagung petani berkadar air 18–20% sesuai ketentuan pembelian pemerintah. Amran menuturkan, jagung yang dibeli dapat dikeringkan untuk memenuhi standar Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
Bulog, lanjutnya, juga disiapkan sebagai pembeli siaga ketika hasil panen melebihi kebutuhan peternak di suatu wilayah.
“Kalau berlebih, Bulog menjadi off-taker. Katakan berlebih, 300 ribu ton-an, ini menjadi off-taker, Bulog yang mengambil,” tutur Amran dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10).
Jagung yang terserap kemudian dapat disimpan sebagai cadangan dan disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung, sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.














