PravadaNews – Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green masih menyisakan tanda tanya besar. Yang menjadi pernyataan yakni siapa yang menanggung biaya selisih dari Rp12.300 menjadi 16.250?
Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov mengatakan, penyesuaian harga Pertamax dipengaruhi harga minyak mentah dunia yang terus alami kenaikan.
Di samping itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta Indonesian Crude Price (ICP) juga menjadi faktor penyebab terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.
“Pertanyaan besarnya apakah selisih ini ditanggung oleh Pertamina, cara menanggungnya seperti apa, apakah akan ada cross subsidy dengan produk lain?” ucap Abra dalam diskusi publik, Minggu (14/6/2026).
Baca Juga: Produk UMKM Loyo di Pasar Digital
Harga keekonomian Pertamax Research Octane Number (RON) 92 disebut berada pada kisaran Rp20.000 sampai Rp21.000 per liter. Jika batas bawah Rp20.000 digunakan, selisih dengan harga jual Rp16.250 mencapai sekitar Rp3.750 per liter.
Selisih itu membuka beberapa kemungkinan, mulai dari beban yang diserap badan usaha sampai kompensasi lintas waktu ketika kondisi pasar membaik.
Skema tersebut perlu dijelaskan agar kebijakan harga Pertamax tidak hanya dibaca sebagai kenaikan di tingkat konsumen.
Abra menilai, kenaikan Pertamax tidak tepat langsung disamakan dengan tekanan fiskal seperti BBM subsidi.
Persoalan fiskal baru lebih relevan jika kenaikan menyentuh Pertalite atau solar bersubsidi yang memperoleh kompensasi negara.
“Masyarakat harus bisa diberikan informasi secara terbuka mengenai formula harga BBM, baik yang subsidi maupun nonsubsidi,” kata Abra.
Keterbukaan formula harga menjadi penting karena selisih Pertamax dapat memengaruhi perilaku konsumsi kelas menengah.
Jika harga nonsubsidi semakin jauh dari Pertalite, risiko peralihan konsumsi ke BBM subsidi akan semakin besar.
Di sisi lain, Data Scientist Continuum INDEF Wahyu Tri Utomo melihat kenaikan Pertamax memicu respons publik dalam waktu singkat.
Analisis media sosial pada 9-13 Juni mencatat sekitar 648 ribu perbincangan, dengan sentimen negatif sebagai percakapan dominan.
“Satu hal yang menarik adalah, kata kunci yang kami gunakan terkait Pertamax dan BBM nonsubsidi, tapi Pertalite justru menjadi salah satu kata kunci yang penting,” jelas Wahyu.
Bagi Wahyu, kemunculan Pertalite menunjukkan kekhawatiran publik terhadap efek lanjutan dari kenaikan harga Pertamax.
Publik mencemaskan perpindahan konsumsi ke Pertalite yang dapat memicu antrean, kelangkaan, hingga tekanan pasokan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Dengan kondisi itu, selisih harga keekonomian Pertamax menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola harga BBM.
Pemerintah perlu memastikan formula harga terbuka, pasokan Pertalite terjaga, dan subsidi tepat sasaran tidak kembali tertunda.
