PravadaNews – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah dan instansi terkait untuk bergerak cepat mengambil langkah-langkah penanganan serta penyelesaian menyeluruh atas pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah.
Arahan tersebut diberikan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas masyarakat, layanan publik, hingga kegiatan dunia usaha.
Presiden menekankan, pemulihan sistem kelistrikan harus menjadi prioritas utama dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan koordinasi antarlembaga, sekaligus memastikan penyebab gangguan diidentifikasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, selain memerintahkan percepatan normalisasi pasokan listrik, Presiden juga meminta seluruh pihak terkait mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta menyampaikan informasi yang transparan mengenai perkembangan penanganan, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan kepercayaan publik terhadap layanan kelistrikan nasional tetap terjaga.
“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” jelas Bahlil, Selasa (4/8/2026).
Bahlil menjelaskan, pemadaman listrik tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi. Bahlil memastikan Kementerian ESDM bersama PLN akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah,” tutur Bahlil.
Terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nasional, Menteri Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo mengarahkan agar stabilitas harga BBM, khususnya BBM bersubsidi, tetap terjaga. Menurutnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dengan memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia.
“Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikan, kira-kira begitu,” tutur Bahlil.
Sementara itu, terkait program hilirisasi, Bahlil menegaskan, pemerintah akan memastikan seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan Pasal 33 undang-undang dasar 1945,” pungkas Bahlil.
