PravadaNews – Langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor mendapat respon positif sejumlah anggota parlemen Senayan.
Adapun BUMN khusus ekspor itu akan dibentuk Presiden Prabowo dengan status berbadan hukum yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku akan menyambut positif gagasan yang direncakan Presiden Prabowo.
Baca juga: RI Ekspor Pupuk Urea ke Australia
Berdasarkan kabar yang telah beredar, BUMN khusus tersebut disiapkan sebagai superholding atau trader nasional yang telah mendapat hak mengkonsolidasikan transaksi ekspor agar berjalanan strategis dan terintergrasi.
Andre menilai, keputusan tersebut dapat menjadi kebijakan strategis pemerintah mencegah kebocoran keuangan negara yang didapat dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Andre berpendapat nilai transaksi ekspor yang tidak diawasi secara langsung ditengarai berpotensi memunculkan praktik kecurangan serta juga menimbulkan kerugian dengan nilai cukup fantastis.
“Ini langkah yang tepat untuk memastikan tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia menjadi lebih transparan, akuntabel, dan menguntungkan negara,” kata Andre dikutip pada Sabtu, (23/5/2026)
Andre mengaku mendukung penuh program yang diusulkan presiden Prabowo yang akan membentuk skema BUMN khusus bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Andre menyebut keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo itu tidak terlepas dari adanya kabar mengenai potensi kerugian negara imbas praktik under-invoicing atau manipulasi penurunan nilai faktur ekspor.
“Kami di Komisi VI DPR RI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia,” ujar Andre.
“Presiden Prabowo sudah menyoroti persoalan ini. Potensi kerugian negara disebut mencapai 150 miliar dolar AS,” terang Andre.
Sementara itu, pemerintah juga telah berhasil menemukan perihal adanya perbedaan data ekspor dan impor dalam sejumlah komoditas utama, termasuk sawit.
“Bahkan kita juga mendengar penjelasan pemerintah mengenai adanya perbedaan data ekspor dan impor komoditas utama seperti sawit. Ini tidak boleh terus terjadi,” ujar Andre.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menuturkan, pembentukan PT DSI itu diharapkan dapat menjadi terobosan baru bagi pemerintah guna menjaga komoditas strategis soal adanya praktik-praktik curang dalam transaksi ekspor.
Andre menambahkan pengawasan dan pengelolaan ekspor secara terintegrasi diperlukan untuk memastikan penerimaan negara dan daerah tidak terus tergerus akibat praktik manipulasi perdagangan internasional.
“Langkah pemerintah ini sangat tepat. Dengan adanya pengawasan dan pengelolaan ekspor secara terintegrasi, kita ingin memastikan tidak ada lagi praktik-praktik curang yang merugikan negara dan daerah,” tutup Andre.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya sempat memaparkan arah kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pada 2027.
Prabowo menekankan mengenai target penurunan defisit anggaran, peningkatan penerimaan negara, hingga ambisi pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.
Pemerintah, kata Prabowo, akan menjaga defisit APBN 2027 di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut Prabowo, ruang fiskal yang lebih sehat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pasar.
“Kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo di hadapan anggota dewan.
Selain menekan angka defisit, pemerintah menargetkan rasio pendapatan negara naik menjadi 11,82 sampai 12,40 persen dari PDB.
Kenaikan penerimaan akan didorong melalui optimalisasi pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penguatan tata kelola sumber daya alam. Prabowo pun memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.
Target itu disebut sebagai tahap awal menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Adapun nilai tukar rupiah sejauh ini bakal diproyeksikan berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Menurut Prabowo, stabilitas kurs penting untuk menjaga daya saing ekspor sekaligus mengendalikan inflasi impor. Di sektor sosial, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga dipatok menurun ke kisaran 4,30 sampai 4,87 persen pada 2027. Pemerintah berharap penciptaan lapangan kerja formal meningkat signifikan dari 35 persen pada 2026 menjadi 40,81 persen tahun depan.
Prabowo juga mengumumkan rencana pembangunan 5.000 desa nelayan yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan.
Program itu disebut sebagai bagian dari penguatan ekonomi maritim. Selain itu Prabowo juga turut menyoroti terkait apa yang ia sebut sebagai anomali ekonomi nasional.
Prabowo mempertanyakan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 persen selama beberapa tahun terakhir. Namun jumlah kelas menengah saat ini justru malah menurun dan angka kemiskinan meningkat.
“Tujuh tahun kali 5 persen, ekonomi kita tumbuh 35 persen. Tapi rakyat miskin justru bertambah,” kata Prabowo.
Prabowo juga mengatakan bakal segera membentuk Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam melalui peraturan pemerintah yang diteken pada hari yang sama.
Melalui aturan itu, aturan ekspor komoditas tertentu seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan juga soal paduan besi wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
Menurut Prabowo, kebijakan itu dimaksudkan untuk memperkuat kendali negara terhadap proses perdagangan komoditas strategis dan memastikan manfaat ekonomi lebih besar diterima di dalam negeri.
Di hadapan anggota DPR, Prabowo turut menyinggung praktik korupsi dan aparat penegak hukum yang menjadi pelindung pejabat bermasalah. Prabowo meminta masyarakat agar tidak ragu melaporkan penyimpangan yang terjadi di lapangan.
“Kalau aparat enggak beres, langsung videokan,” pungkas Prabowo.
