PravadaNews – Penyaluran barang subsidi kepada masyarakat desa kini akan menggunakan jalur baru melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan itu mencakup elpiji 3 kilogram, pupuk, minyak goreng, dan beras.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (15/7/2026) lalu.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengungkapkan, koperasi akan dilibatkan sebagai saluran yang langsung menjangkau penerima barang subsidi di tingkat desa.
“Seluruh barang bersubsidi, seperti gas elpiji tiga kilogram, pupuk, minyak goreng, dan beras, akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelas Ferry saat ditemui di Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (16/7).
Menurutnya, kebijakan ini juga mendekatkan titik penyaluran barang subsidi kepada masyarakat yang tinggal di desa dan kelurahan.
Pemerintah selanjutnya akan menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) sebagai dasar pelaksanaan distribusi barang subsidi melalui jaringan koperasi.
Aturan itu akan mengatur pembagian tugas antara koperasi, pemasok, pemerintah daerah, serta kementerian yang menangani setiap komoditas.
Penyaluran pupuk menjadi salah satu contoh awal keterlibatan KDKMP dalam distribusi barang subsidi kepada masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengatakan, KDKMP akan melengkapi jaringan distribusi pupuk yang telah berjalan.
“Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi yang selama ini menjadi penopang produktivitas pertanian,” ujar Rahmad dari laman resmi lembaga Pupuk Indonesia, dikutip Jumat (17/7).
Pupuk Indonesia menyiapkan penguatan kelembagaan, peningkatan kemampuan pengelola, hingga pasokan agar koperasi dapat menjadi titik serah pupuk kepada petani.
Perusahaan juga mendorong kelompok tani menjadi anggota KDKMP agar penyaluran pupuk tetap terhubung dengan kebutuhan petani pada setiap wilayah.
Diketahui, dari 108 KDKMP percontohan yang diresmikan pada Juli tahun lalu, sebanyak 106 koperasi telah menjalankan distribusi pupuk.
Adapun integrasi pupuk dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan petani, sedangkan penyaluran barang subsidi lainnya akan mengikuti aturan yang disiapkan pemerintah.
