PravadaNews – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mempertanyakan klaim Kementerian ESDM yang menyebut kontrak pasokan batu bara untuk kebutuhan PLN telah mencapai 141 juta metrik ton dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta metrik ton.
Menurutnya, besarnya volume kontrak tidak otomatis menjamin kecukupan pasokan apabila kualitas atau nilai kalori batu bara yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit listrik.
“Seandainya PLN membutuhkan 154 juta metrik ton batu bara, ini kalorinya berapa? Ternyata pemenuhan nanti tidak sesuai kalori yang diberikan oleh pemasok,” kata Fasha dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Minggu (5/7/2026).
Dirinya mencontohkan skenario ketika PLN membutuhkan pasokan kalori menengah namun yang dikirim berada dalam rentang kalori yang lebih rendah, sehingga total volume yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan energi bisa jauh lebih besar dari angka kontrak yang diumumkan ke publik.
“Maka kebutuhan tidak 154, tetapi kebutuhan bisa saja 180 juta metrik ton,” terang Fasha.
Oleh sebab itu, Fasha meminta persoalan pasokan batubara ini tidak digeneralisir hanya dari sisi volume kontrak semata, melainkan turut memperhitungkan kesesuaian spesifikasi kalori sebagai faktor yang menentukan kecukupan pasokan sebenarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan dari total kebutuhan batubara PLN yang mencapai ratusan juta metrik ton per tahun, saat ini masih terdapat sisa volume yang belum terikat kontrak oleh para perusahaan pertambangan.
Dia bilang, pihaknya telah memberikan penugasan alokasi yang melebihi estimasi kebutuhan riil dari perusahaan setrum pelat merah tersebut.
“Total kebutuhan PLN per tahun itu sebesar 154 juta metrik ton. Dari 154 juta metrik ton, inilah kita memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara kurang lebih sekitar 190 juta ton,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Jakarta, Senin (15/6).
