PravadaNews — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti keterbatasan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjalankan fungsi pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sosok yang akrab disapa Charles itu menilai komposisi anggaran lembaga tersebut tidak sehat dan dapat berpotensi mengganggu efektivitas pengawasan.
Menurut Charles, dari keseluruhan total anggaran BPOM sebesar Rp 1,95 triliun, lebih dari separuhnya terserap untuk belanja pegawai.
“Ini sangat tidak sehat, ini bukan good governance. Guideline dari World Bank, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 20 persen atau bahkan 30 persen,” kata dia dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama BPOM di DPR pada Senin (20/4/2026).
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengakui besarnya tanggung jawab yang diemban lembaganya tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang tersedia.
Taruna mengatakan BPOM saat ini masih berupaya menyesuaikan diri dalam menjalankan tugasnya di tengah kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran.
“Secara tupoksi dan kewenangan, yang diberikan negara kepada BPOM sangat besar. Namun kenyataannya kami harus melakukan penyesuaian dengan anggaran yang ada,” ujar Taruna.
Taruna mencontohkan dukungan BPOM terhadap program MBG yang dinilainya sangat terbatas.
Adapun dari total keseluruhan anggaran yang dimiliki, BPOM hanya mengalokasikan sekitar Rp 2,9 miliar untuk program tersebut.
Skema lain berupa anggaran swakelola yang semula disetujui Komisi IX DPR sebesar Rp 700 miliar saat ini juga mengalami pemangkasan menjadi sekitar Rp 675 miliar. Hingga kini, anggaran tersebut belum dapat digunakan karena masih menunggu tahapan lanjutan.
“Dan sampai detik ini anggaran Rp 675 miliar belum bisa kita lakukan karena kami masih menunggu tahapan berikutnya,” kata Taruna.
Dalam kondisi tersebut, Taruna mengatakan bahwa BPOM baru dapat melakukan langkah terbatas berupa sosialisasi awal program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Oleh karena itu kami melibatkan dalam hal proses pendidikannya yaitu sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang akan melaksanakan itu dan kami sudah melatih 32.000 lebih kader-kader,” ucapnya.
Di sela-sela pernyataan Taruna, Charles pun mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, khususnya pengujian makanan sebelum dikonsumsi dalam program MBG.
Charles juga meminta penjelasan apakah BPOM telah melakukan pengambilan sampel secara acak di lapangan.
“Bukan pascakejadian, tapi prakejadian. Artinya secara random Badan POM mendatangi lokasi, mengambil sampel untuk memastikan makanan yang disajikan itu aman. Pernah dilakukan atau tidak?” tanya Charles.
Menanggapi hal itu, Taruna menyatakan secara jujur bahwa BPOM belum melakukan pengujian sampel makanan MBG.
Taruna menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, mengingat proses pengambilan hingga pengujian sampel membutuhkan biaya tambahan.
“Tentu secara jujur kami katakan itu belum kami lakukan karena anggarannya belum ada,” pungkasnya.
