PravadaNews – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menilai fenomena El Nino Ekstrem atau Godzila/Super El Nino di kawasan Samudera Pasifik tidak dapat dipisahkan dari krisis iklim global yang kian nyata.
Sebagaimana diketahui, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dalam rilis pada 14 Mei 2026 menyebut El Niño berpotensi muncul pada periode Mei-Juli 2026 dengan peluang mencapai 82 persen.
Pemantauan suhu permukaan laut juga memperlihatkan anomali panas yang terus meningkat di wilayah Pasifik tengah dan timur. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu cuaca ekstrem di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Niño mulai aktif pada Juni 2026 dengan intensitas moderat hingga kuat. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus-September 2026.
Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI, Patria Rizky Ananda mengatakan, fenomena tersebut menjadi bukti yang nyata akibat model pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang dinilai rakus.
“Sejumlah kajian menunjukkan bahwa bencana dan cuaca ekstrem yang dulu dianggap langka kini terjadi semakin sering dari yang sebelumnya berulang dalam rentang 100–200 tahun, kini dapat muncul hanya dalam siklus 20–50 tahunan. Situasi ini menegaskan bahwa krisis yang dihadapi bukan lagi sekadar anomali alam, melainkan konsekuensi sistemik dari krisis ekologis yang terus diproduksi dan dibiarkan berlangsung,” kata Patria dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (29/5/2025).
Patria menyebut Godzilla/Super El Niño seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Menurut dia, perlindungan ekosistem penting seperti hutan, gambut, kawasan kars, dan mangrove perlu diperkuat sebagai langkah pencegahan dampak El Niño di kawasan hulu.
Fenomena El Niño ekstrem juga dinilai tidak hanya mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan, tetapi memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap kesehatan publik. WALHI menyinggung tragedi karhutla besar pada 1997 dan 2015 yang menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi dalam skala luas.
“Bagi kami, dampak El Niño dapat memburuk selama pemerintah tetap membiarkan deforestasi, perusakan gambut, ekspansi tambang, dan perkebunan monokultur berlangsung, karena kerusakan kawasan hulu membuat alam kehilangan kemampuan menyimpan air dan memperbesar risiko kekeringan, gagal panen, krisis air bersih, serta karhutla,” ujarnya.
Patria juga menilai pemerintah masih terjebak pada penanganan darurat tanpa menyentuh akar persoalan berupa model pembangunan ekstraktif. Ia menyoroti kebijakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dinilai berisiko mengganggu siklus hidrologi dan menciptakan rasa aman semu dalam menghadapi krisis iklim.
Karena itu, WALHI mendesak pemerintah menghentikan izin yang merusak kawasan hutan dan gambut, memperkuat perlindungan wilayah kelola rakyat, memastikan pemulihan ekosistem di daerah tangkapan air, serta membangun sistem mitigasi krisis iklim yang berpihak pada keselamatan warga.
“Tanpa perubahan arah kebijakan lingkungan dan pembangunan, Indonesia akan terus berada dalam kondisi rentan menghadapi bencana iklim yang semakin ekstrem akibat krisis iklim global,” pungkasnya. (Jati)
