PravadaNews – Pengamat politik Hendri Satrio menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama tiga hari berturut-turut menjadi sinyal awal pulihnya kepercayaan investor terhadap pemerintah.
Namun, Hendri mengingatkan pemerintah agar tidak buru-buru mengklaim keberhasilan karena kepercayaan tersebut masih perlu dijaga melalui konsistensi kebijakan dan tindakan nyata.
IHSG ditutup menguat 1,12 persen ke level 5.387,90 pada perdagangan Kamis (22/10/2026). Penguatan ini menjadi kenaikan ketiga secara beruntun setelah indeks saham sempat mengalami tekanan pada pekan sebelumnya.
Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, mengatakan pergerakan IHSG tidak semata-mata mencerminkan kondisi pasar saham. Menurut Hensa, penguatan indeks juga dapat dibaca sebagai sinyal mengenai penilaian investor terhadap kemampuan pemerintah mengelola situasi.
“Kabar baik ini, tanda kepercayaan ke pemerintah mulai kembali. Sederhananya, investor itu tadinya hanya bertanya satu hal, yaitu pemerintahnya bisa dipegang atau tidak,” ujar Hensa kepada wartawan.
Meski melihat perkembangan positif, pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu menegaskan pemerintah belum bisa menganggap kepercayaan publik sepenuhnya pulih. Hendri menilai penguatan IHSG saat ini masih menjadi sinyal awal yang perlu dipantau perkembangannya.
“Hari ini jawabannya mulai mengarah ke ‘bisa’. Tapi baru mulai lagi loh ya, jadi ini memang positif tapi harus tetap kita pantau lagi,” kata Hensa.
Hensa juga menilai sikap tegas pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dalam merespons tekanan eksternal seperti MSCI telah memberikan pesan politik yang positif. Sikap tersebut, menurut Hensa, menunjukkan pemerintah tidak mudah panik ketika menghadapi tekanan.
Namun, Hensa mengingatkan ketegasan pemerintah seharusnya diterapkan secara konsisten, bukan hanya ketika situasi sudah mendesak. Hensa menilai konsistensi sejak awal dapat membantu menjaga kepercayaan tanpa harus menunggu munculnya tekanan besar.
“Sikap tegas itu bagus, dan publik menangkap pesannya bahwa pemerintah tidak panik. Yang jadi soal, ketegasan jangan cuma muncul pas kepepet. Kalau tegasnya konsisten dari awal, mungkin kita tidak perlu deg-degan dulu,” kata Hensa.
Selain konsistensi sikap, Hensa menyoroti pentingnya koordinasi di internal pemerintahan. Hensa menilai kemampuan menghadapi tekanan dari luar perlu diimbangi dengan keselarasan langkah antarkementerian dan pejabat pemerintah.
“Kadang saya heran, tekanan dari luar bisa dihadapi dengan kepala tegak, tapi koordinasi di dalam kabinet sendiri masih sering jalan masing-masing,” lanjutnya.
Akademisi Universitas Paramadina itu mengatakan masyarakat kini semakin memperhatikan kesesuaian antara pernyataan pejabat dan pelaksanaan kebijakan. Menurut Hensa, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui pidato, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan yang dapat dilihat publik.
“Publik sekarang tidak cukup dikasih kata-kata. Mereka buka media sosial, lalu cocokkan apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Kalau keduanya sejalan, kepercayaan datang sendiri tanpa perlu diminta. Kalau tidak sejalan, sebagus apa pun pidatonya, orang akan lupa besok pagi,” kata Hensa.
Hensa juga mengingatkan bahwa salah satu ancaman bagi kepercayaan yang mulai pulih justru dapat berasal dari pernyataan pejabat pemerintah sendiri. Pernyataan yang tidak terukur, menurut dia, berpotensi merusak citra pemerintah meskipun sebelumnya telah ada upaya membangun kepercayaan.
“Pengalaman kita, yang sering bikin kepercayaan turun itu bukan pihak luar, tapi pernyataan pejabat kita sendiri. Satu kalimat asal bicara bisa menghapus kerja berminggu-minggu,” kata Hensa.
Karena itu, Hensa meminta para pejabat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, terutama ketika pemerintah sedang berupaya menjaga momentum positif. Hensa menilai komunikasi yang tidak terkendali dapat kembali memicu keraguan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jadi kalau ada menteri yang hobi bikin gaduh, sebaiknya puasa bicara dulu biar kepercayaan yang baru balik ini tidak kabur lagi,” tutur Hensa.
Lebih lanjut, Hensa mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penguatan IHSG sebagai alasan untuk mengabaikan kritik. Hensa menilai pemerintahan yang memiliki kepercayaan publik justru harus mampu menerima perbedaan pandangan tanpa bereaksi berlebihan.
“Menurut saya pemerintah yang dipercaya itu pemerintah yang tahan dikritik, bukan yang sibuk membalas kritik. Stabil itu bukan berarti tidak ada suara yang berbeda. Stabil itu artinya pemerintah tetap tenang, tetap bekerja, dan tidak gampang baper setiap kali dikritik,” tegas Hensa.
Hensa berharap pemerintah dapat menjaga momentum penguatan kepercayaan tersebut melalui konsistensi kebijakan, koordinasi yang baik, serta komunikasi pejabat yang lebih terukur. Menurut Hensa, keberlanjutan kepercayaan akan bergantung pada kemampuan pemerintah mempertahankan kinerja, bukan sekadar merespons sentimen positif sesaat.
“Momentumnya ada, tinggal pemerintah mau merawatnya atau malah merusaknya sendiri. Saya berharap pemerintah memilih yang pertama. Semoga sinyal baik ini bertahan. Yang dibutuhkan sekarang bukan tepuk tangan, tapi konsistensi,” pungkas Hensa.
