PravadaNews – Kenaikan harga sejumlah bahan pangan menambah tekanan belanja rumah tangga di tengah pertumbuhan upah yang terbatas, sebagaimana disoroti dalam evaluasi ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi kelompok harga bergejolak (volatile food) meningkat dari 4,06% pada Agustus menjadi 5,03% secara tahunan pada September 2026.
Menanggapi hal ini, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance pada Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan menilai pertumbuhan ekonomi belum menjamin masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
“Dapat dikatakan pertumbuhan ini belum mampu memberikan kekuatan atau belum mampu menjamin tersedianya bahan makanan yang terjangkau. Pada akhirnya, masyarakat akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi bahan-bahan pokok utama,” ujar Manap dalam diskusi INDEF, Sabtu (24/10/2026).
Manap menjelaskan, pertumbuhan upah riil pada 2026 cenderung datar, yakni sekitar 1,7%, berdasarkan data ketenagakerjaan yang dijelaskannya.
Sementara itu, kenaikan harga pangan dinilai menambah tekanan terhadap pendapatan pekerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh, katakanlah, buruh di sini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tutur Manap.
Untuk menjaga konsumsi rumah tangga, Manap mendorong pemerintah memberikan stimulus kepada kelas menengah yang dinilai belum banyak tersentuh program pemerintah.
Tekanan harga pangan juga terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kenaikan harga cabai merah di 323 kabupaten/kota pada minggu ketiga Oktober 2026.
Di sisi pemerintah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut gangguan cuaca dan persoalan rantai pasok masih menjadi tantangan dalam pengendalian harga pangan.
Amran menyoroti perbedaan harga di tingkat produsen dan konsumen yang perlu dibenahi agar peternak maupun masyarakat tidak dirugikan.
“Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya. Kita harus berani membenahi ini,” ucap Amran, Jumat (23/10) kemarin.
Untuk menjaga keterjangkauan pangan, pemerintah mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta memperkuat kerja sama antardaerah guna memperlancar distribusi.
Adapun Bapanas mencatat program Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dilaksanakan sebanyak 11.349 kali di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota hingga Oktober 2026.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp18,04 triliun untuk bantuan pangan dalam paket stimulus tahap kedua. Lebih lanjut, diketahui penyaluran cadangan beras pemerintah melalui Perum Bulog mencapai 2,86 juta ton hingga 23 Oktober 2026.
