PravadaNews – Fenomena relokasi industri dari Indonesia ke negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja ternyata memiliki akar masalah yang cukup jelas. Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot membeberkan bahwa faktor utama yang membuat investor “kabur” adalah beban biaya tenaga kerja yang dinilai terlalu berat.
Menurut Gatot, unit labor cost atau biaya tenaga kerja di Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara saingan, sehingga tidak kompetitif.
“Jadi poin ini yang akan kita coba angkat bagaimana terjadi relokasi industri dari Indonesia ke Vietnam dan juga Kamboja. Jadi unit labor cost-nya Indonesia memang jauh lebih berat dan menjadi salah satu faktor relokasi manufaktur ke Vietnam dan juga Kamboja,” ujar Gatot, Selasa (14/6/2026).
Baca juga : Hanya 36% Pekerja Bergaji di Atas UMP
Gatot menjelaskan, Indonesia menjadi satu-satunya negara di mana angka upah minimum justru lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemampuan bayar industri di lapangan.
Secara angka, upah minimum di Indonesia mencapai sekitar US$ 333 atau setara Rp5,7 juta per bulan. Namun sayangnya, kemampuan riil sektor industri hanya mampu membayar rata-rata US$ 188 per bulan.
“Jadi Indonesia ini upah minimumnya memang sebagian besar tidak bisa diabsorb oleh perusahaan padat karya,” ucap Gatot
Tidak hanya gaji pokok, sistem pesangon juga dinilai menjadi pemicu utama investor enggan berinvestasi atau justru memindahkan usahanya keluar.
Di Indonesia, kewajiban pesangon rata-rata mencapai 1 bulan gaji untuk setiap tahun masa kerja. Bandingkan dengan Vietnam yang hanya 0,5 bulan gaji, dan Kamboja bahkan hanya 15 hari gaji.
“Sedangkan di Vietnam dan juga Kamboja itu 0,5 bulan gaji dan di Kamboja 15 hari gaji. Jadi memang pesangon kita masih cukup tinggi sehingga memang beban yang dipikul oleh pengusaha di Indonesia kalau kita melihat perbandingan ini wajar kalau memang sebagian itu melakukan ekspansi keluar,” jelas Gatot.
Meski produktivitas tenaga kerja Indonesia tercatat tumbuh sekitar 3,75% year on year, Gatot menilai angka tersebut masih belum cukup untuk menutupi tingginya biaya dan tuntutan daya saing global.
“Di sisi lain juga tantangan kualitas tenaga kerja kita semakin besar, sekitar 47 juta pekerja kita membutuhkan reskilling,” pungkas Gatot.
