PravadaNews – Iran memperingatkan negara-negara tetangganya di selatan untuk segera mencegah AS menggunakan wilayah mereka guna melancarkan serangan ke wilayah Iran.
Iran menegaskan bahwa serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan AS merupakan tindakan pembelaan diri yang sah menurut Pasal 51 Piagam PBB.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis lalu, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam kebijakan AS yang arogan karena melanggar kedaulatan negara melalui penempatan pangkalan militer dan pasukan di wilayah asing.
Kementerian menyatakan bahwa negara-negara, khususnya tetangga Iran di selatan, memikul tanggung jawab yang jelas untuk mencegah Washington menggunakan wilayah darat, perairan, dan ruang udara mereka guna mempersiapkan serta melancarkan serangan terhadap Republik Islam tersebut.
“Serangan defensif Iran terhadap pangkalan, fasilitas, dan aset militer yang digunakan untuk agresi terhadap Iran sejalan dengan hak hukum dan hak dasar Iran untuk membela diri berdasarkan hukum internasional serta Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, melansir dari Kantor Berita IRNA, dikutip Jumat (17/7/2026).
Pihaknya mendesak negara-negara tetangga di wilayah selatan Teluk Persia untuk segera mencegah pihak agresor menggunakan fasilitas serta wilayah darat, laut, dan udara mereka demi agresi terhadap Iran, guna menghentikan berlanjut dan meluasnya kobaran perang di kawasan ini.
Iran juga memperingatkan agar tidak membiarkan keberhasilan konspirasi jahat Amerika-Zionis yang bertujuan menciptakan permusuhan dan ketidakpercayaan di antara negara-negara kawasan.
Kementerian tersebut menegaskan bahwa Iran: “Tidak memiliki permusuhan atau kebencian terhadap negara tetangga maupun negara mana pun di kawasan ini” dan menyatakan keyakinan kuatnya bahwa satu-satunya jalan menuju keamanan yang langgeng adalah melalui “saling pengertian dan kerja sama antarnegara di kawasan, yang bebas dari kehadiran militer serta intervensi Amerika yang destruktif dan berniat jahat,” bunyi pernyatan kementerian tersebut.
