PravadaNews – Pemerintah menghadapi tantangan dalam memperbaiki sasaran subsidi energi ketika kelompok masyarakat menengah masih menghadapi tekanan biaya hidup.
Penataan subsidi melalui pendekatan desil menjadi perhatian karena kondisi ekonomi masyarakat dalam satu kelompok tidak selalu sama.
Hal itu disorot Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya yang mengatakan persoalan subsidi energi selama ini berkaitan dengan pilihan pemerintah menjaga harga energi dan kemampuan anggaran negara.
Perubahan harga energi, lanjutnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga energi global, nilai tukar, serta meningkatnya kebutuhan energi masyarakat.
“Ketika pemerintah mengambil kebijakan terencana yang menaikkan harga energi, khususnya BBM, hal itu cenderung menurunkan tingkat kepuasan publik,” kata Tata dalam diskusi publik, Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya, pengalaman penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sebelumnya menunjukkan pemerintah perlu memperhatikan dampak kebijakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung.
“Pertama, secara objektif kelas menengah saat ini tertekan dan mengalami penyusutan akibat peningkatan biaya hidup,” ujar Tata saat menjelaskan kondisi kelas menengah saat ini.
Tata menilai, kelompok pekerja transportasi daring dan pelaku usaha kecil menjadi bagian masyarakat yang perlu diperhatikan karena berpotensi tidak masuk dalam pola kompensasi lama.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggunakan pendekatan desil untuk melihat posisi relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” tutur Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Jumat (21/8).
BPS menegaskan desil bukan ukuran tunggal pendapatan karena penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, aset, dan karakteristik sosial keluarga.
Melalui pemutakhiran DTSEN, pemerintah memiliki dasar data untuk menentukan sasaran bantuan agar kebijakan subsidi dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan secara lebih tepat.
