Pravadanews – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun pada 2027. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk membiayai program strategis dan mengejar target kinerja sektor ekonomi kreatif.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengatakan, pagu anggaran Kemenekraf pada 2027 hanya sebesar Rp 428,6 miliar atau sekitar 25 persen dari kebutuhan yang telah diusulkan. Namun, menurut Teuku, angka tersebut dinilai tidak cukup untuk menjalankan program ekonomi kreatif yang telah dirancang untuk Tahun 2027.
Maka dari itu, ia meminta dukungan Komisi VII DPR untuk memperoleh tambahan anggaran Rp 1,73 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah program, seperti aktivasi desa kreatif, pengembangan creative hub, bantuan pemerintah, perluasan akses pasar dan pembiayaan, diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera.
“Dukungan yang kami harapkan dari Komisi VII DPR RI untuk memastikan pencapaian target IKU tahun 2027 agar program Ekraf semakin berdampak bagi masyarakat, Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,73 triliun,” ujar Teuku di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Adapun secara rinci, anggaran sebesar Rp 1,73 triliun yang diusulkan untuk 2027, yakni Rp 1,57 triliun atau 90,8 persen untuk program ekonomi kreatif, sedangkan 9,2 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen.
Namun, berdasarkan surat bersama pagu indikatif dan pagu anggaran 2027, Kemenekraf hanya memperoleh Rp 428,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar 77,2 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen dan 22,8 persen untuk program ekonomi kreatif.
“Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pelaksanaan program dan target kinerja dengan kapasitas anggaran yang tersedia,” kata Teuku.
Maka dari itu, Teuku Riefky meminta dukungan terhadap Komisi VII DPR RI terkait tambahan anggaran tersebut dan menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran dapat menghambat pencapaian target kinerja Kemenekraf.
Tidak hanya itu, bahkan dianggap berpotensi membuat kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap prioritas nasional belum optimal dan memperlebar kesenjangan pengembangan ekonomi kreatif antardaerah.
“Oleh karena itu, usulan tambahan anggaran tahun 2027 menjadi penting agar Kemenekraf memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan program strategis, terutama di berbagai wilayah,” ucap Teuku Riefky.
