PravadaNews – Produksi Batubara Indonesia berpotensi terus akan terus mengalami penurunan jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan terkait dengan ekpor dari sumber energi fosil tersebut.
Seperti diketahui, produksi Batubara Indonesia telah mengalami dua kali penurunan sejak tertinggi pada tahun 2024 sebesar 836.130 juta ton per tahun. Penurunan pertama terjadi pada tahun 2025 dengan realisasi produksi sebesar 790 juta ton dan pada tahun 2026 dipangkas pemerintah menjadi 600 juta ton.
“Realisasi produksi batubara nasional yang mencapai 790 juta ton pada tahun 2025 akan kita pangkas menjadi kurang lebih 600 juta ton,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Sepanjang tahun 2025, pemanfataan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 32% atau 254 juta ton dari total produksi. Sementara sisanya, 514 juta ton dimanfaatkan untuk kebutuhan ekspor.
Seperti diketahui produksi Batubara Indonesia terus meningkat sejak 2021 sebesar 613,9 juta ton dari 563,7 juta ton pada 2020. Kemudian meningkat menjadi 687,4 juta ton pada 2022, 775,1 juta ton pada 2023 dan puncaknya pada 2024 sebesar 836,1 juta ton.
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, mengatakan jika kebijakan satu pintu komoditas batubara dipaksakan maka berpotensi terus menekan produksi Batubara nasional.
Ia menjelaskan, jika pemerintah memaksakan maka kepercayaan pembeli atau buyer dari luar akan menurun dan bisa mengalihkan pembelian Batubara ke produsen lainya seperti Australia.
“Tentu permintaan luar negeri Menurun Sementara permintaan dalam negeri Juga sedang ada tekanan Untuk mengurangi konsumsi batu bara Itu pasti akan melalui penurunan terus,” ujar Ali saat dikonfirmasi Pravadanews, Sabtu (30/6/2026).
Ali mengatakan jika kebijakan ini dijalankan secara baik dan secara bertahap untuk menjaga kepercayaan pembeli maka berpotensi meningkatkan produksi Batubara nasional.
Ia mencontohkan, dengan adanya insentif kepada pengusaha Batubara dan kepastian hukum yang jelas akan menciptakan persaingan yang sehat diantara pengusaha batu bara di Indonesia.
“Kuncinya tetap ada di pemerintah Kalau pemerintahnya arogan Menerapin aturan seenak Ya pasti menurun Bayar tanpa Bayar tanpa Ya kan Tapi kalau kemudian dikasih waktu Untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada,” ungkapnya. (Jati)
