PravadaNews – Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berstatus daerah tertinggal dengan sejumlah tantangan pembangunan yang cukup besar, terutama pada sektor kesehatan, infrastruktur dasar, dan kualitas hidup masyarakat.
Meski demikian, berbagai indikator menunjukkan adanya kemajuan pada bidang pendidikan dan akses pelayanan publik yang dapat menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan daerah.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, dikutip Selasa (9/6/2026), menunjukkan partisipasi pendidikan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Sumba Barat Daya telah mencapai 94,16 persen.
Angka ini menunjukkan sebagian besar anak usia sekolah berhasil mengakses pendidikan dasar lanjutan. Sementara itu, partisipasi pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) tercatat sebesar 66,35 persen.
Dari sisi ketersediaan sarana pendidikan, sebanyak 97,14 persen desa telah memiliki sekolah dasar (SD). Namun, ketersediaan sekolah menengah pertama masih menjadi pekerjaan rumah karena baru 60 persen desa yang memiliki SMP. Kondisi ini berpotensi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka partisipasi SMA masih tertinggal dibandingkan jenjang pendidikan dasar.
Meski demikian, akses menuju sekolah relatif baik. Sebanyak 98,86 persen desa dilaporkan memiliki kemudahan mencapai SMP. Kondisi tersebut menunjukkan, meskipun tidak semua desa memiliki fasilitas pendidikan menengah, masyarakat umumnya masih dapat menjangkau sekolah yang berada di desa lain.
Di sektor kesehatan, sejumlah indikator menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu yang paling menonjol adalah rendahnya keberadaan tenaga medis dokter di tingkat desa.
Baca juga: Nias Utara Perlu Perhatian Khusus soal Akses Kesehatan
Data menunjukkan hanya 8,57 persen desa yang memiliki dokter. Artinya, lebih dari 90 persen desa di Kabupaten Sumba Barat Daya masih belum memiliki dokter yang menetap atau tersedia secara langsung di wilayahnya.
Selain itu, hanya 36,57 persen desa yang memiliki fasilitas kesehatan. Kondisi ini menunjukkan, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada fasilitas kesehatan yang berada di luar desa tempat tinggal mereka.
Meski demikian, akses menuju fasilitas kesehatan relatif tidak menjadi hambatan utama. Sebanyak 98,86 persen desa dilaporkan mudah menjangkau fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan persoalan utama bukan terletak pada akses transportasi, melainkan keterbatasan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia.
Indikator kesehatan lainnya yang memerlukan perhatian adalah cakupan imunisasi balita. Hanya 26,71 persen balita yang memperoleh imunisasi lengkap. Angka tersebut tergolong rendah dan berpotensi memengaruhi kualitas kesehatan anak-anak dalam jangka panjang apabila tidak segera ditingkatkan melalui program kesehatan masyarakat yang lebih intensif.
Sementara itu, sebanyak 57,56 persen perempuan usia 15 hingga 49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga kesehatan. Meski lebih dari separuh kelahiran telah ditangani oleh tenaga medis, angka tersebut masih menunjukkan sebagian besar ibu melahirkan belum memperoleh layanan kesehatan yang optimal.
Pada sektor infrastruktur dasar, tantangan pembangunan masih cukup besar. Akses listrik misalnya, baru dinikmati oleh 64,6 persen rumah tangga. Dengan kata lain, lebih dari sepertiga rumah tangga di Sumba Barat Daya masih belum menikmati layanan listrik secara memadai.
Kondisi yang lebih memprihatinkan terlihat pada akses air bersih. Data menunjukkan hanya 30,15 persen rumah tangga yang menggunakan air bersih. Rendahnya akses terhadap air bersih berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Di bidang konektivitas, sebanyak 75,14 persen rumah tangga telah menggunakan telepon. Namun penggunaan internet masih sangat rendah, yaitu hanya 14,75 persen dari total penduduk. Rendahnya penetrasi internet menunjukkan masih adanya kesenjangan digital yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, layanan publik, hingga peluang ekonomi digital.
Kondisi jalan juga masih menjadi tantangan. Hanya 38,29 persen desa yang memiliki jalan utama dengan permukaan aspal. Sisanya masih menggunakan jalan dengan kualitas yang lebih rendah, yang dapat memengaruhi mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa.
Dari sisi ekonomi, struktur tenaga kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya masih didominasi sektor pertanian. Data menunjukkan hanya 30,27 persen penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian.
Kondisi ini menunjukkan sebagian besar masyarakat masih bergantung pada aktivitas pertanian, peternakan, dan sektor primer lainnya sebagai sumber penghidupan utama. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian membuat perekonomian daerah lebih rentan terhadap perubahan cuaca, kekeringan, dan fluktuasi harga komoditas.
Hal tersebut juga tercermin dari komposisi pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran non-makanan hanya mencapai 27,99 persen. Secara umum, semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk makanan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih relatif rendah karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, kondisi sosial di Kabupaten Sumba Barat Daya tergolong cukup baik. Sebanyak 98,86 persen desa dilaporkan tidak mengalami konflik sosial, sementara 86,29 persen desa tidak mengalami bencana.
Situasi keamanan dan stabilitas sosial yang terjaga menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan menarik investasi di berbagai sektor.
Berbagai indikator tersebut menunjukkan Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki kemajuan pada sektor pendidikan dan akses pelayanan dasar, namun masih menghadapi tantangan besar dalam bidang kesehatan, infrastruktur, digitalisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rendahnya ketersediaan dokter dan fasilitas kesehatan, minimnya akses air bersih, terbatasnya penggunaan internet, serta masih rendahnya elektrifikasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Dengan status sebagai daerah tertinggal, Sumba Barat Daya membutuhkan dukungan pembangunan yang lebih terarah agar mampu mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Keberhasilan pembangunan di daerah ini tidak hanya bergantung pada peningkatan anggaran, tetapi juga pada efektivitas program yang mampu menjangkau desa-desa terpencil dan memastikan setiap warga memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi yang lebih baik.
