Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Dok. PravadaNews)

Beranda / Hukum / KPK Ungkap 3 Modus Korupsi Dana Penanganan Bencana BNPB 

KPK Ungkap 3 Modus Korupsi Dana Penanganan Bencana BNPB 

PravadaNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tiga modus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai dari penggunaan perusahaan pinjaman hingga penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa. 

Praktik tersebut diduga dilakukan untuk mengatur proyek sekaligus memberikan keuntungan kepada sejumlah oknum di lingkungan BNPB.

Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana itu diduga diselewengkan melalui sejumlah praktik dalam proses pengadaan. Penyidik menemukan indikasi keterlibatan perusahaan dan pihak internal BNPB dalam pengaturan pelaksanaan proyek.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan perusahaan pinjaman atau pinjam bendera. Perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka diduga memakai identitas perusahaan lain untuk memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung.

“Para pihak ini ada yang menggunakan pinjam bendera,” ujar Budi, dikutip Rabu (18/11/2026).

Selain menggunakan perusahaan pinjaman, penyidik juga menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang memperoleh proyek di lingkungan BNPB. Perusahaan tertentu diduga telah ditentukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan kesepakatan pemberian sejumlah uang kepada oknum di lembaga tersebut.

“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang) kepada oknum di BNPB,” kata Budi.

Modus berikutnya berkaitan dengan dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan barang dan jasa. KPK menduga kenaikan harga tersebut dilakukan untuk menyediakan dana yang kemudian diberikan kepada pihak tertentu.

“Modus yang menaikkan atau markup harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback (suap, red.) kepada oknum-oknum di BNPB,” ujar Budi.

Pengungkapan sejumlah modus tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus inu. .

Salah satunya berinisial BS, yang merupakan adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S. Ketika OTT berlangsung, S diketahui menjabat sebagai Kepala BNPB. 

Sementara itu, BS merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menduduki jabatan tersebut. Empat tersangka lainnya terdiri atas GPS selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, RE selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB, GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari pihak swasta.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *