PravadaNews – Harga beras medium dan premium yang masih melampaui acuan pemerintah di zona III membuat pasokan pangan ke wilayah Maluku dan Papua menjadi perhatian Kantor Staf Presiden (KSP) pada Oktober 2026.
Hasil pemantauan KSP pada Jumat (16/10/2026) mencatat rata-rata harga beras medium zona III sebesar Rp18.894 per kilogram, sedangkan beras premium mencapai Rp21.428 per kilogram.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II KSP, Popy Rufaidah, menilai kondisi tersebut karena harga beras di wilayah timur Indonesia masih berada di atas ketentuan pemerintah.
“Beras di zona tiga, cabai, dan jagung di tingkat peternak masih berada di atas harga acuan,” ujar Popy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, dikutip Kamis (22/10).
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, batas harga beras medium di zona III ditetapkan sebesar Rp15.500 per kilogram dan premium Rp15.800 per kilogram.
Dengan ketentuan ini, harga beras medium hasil pemantauan KSP melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp3.394 per kilogram atau 21,90%, sedangkan premium lebih tinggi Rp5.628 atau 35,62%.
Jika dibandingkan dengan Jumat (9/10), harga beras medium sebenarnya turun dari Rp19.030 menjadi Rp18.894 per kilogram. Sebaliknya, beras premium naik tipis dari Rp21.426 menjadi Rp21.428 per kilogram.
Adapun pantauan redaksi melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat rata-rata harga nasional beras medium pada Kamis (22/10) Pukul 08.30 WIB sebesar Rp14.002 per kilogram, turun dari Rp14.007 sehari sebelumnya. Sementara itu, harga beras premium turun dari Rp15.683 menjadi Rp15.680 per kilogram.
Meski mengalami penurunan, Popy mengingatkan harga beras yang turun belum tentu sudah terjangkau bagi masyarakat, terutama di daerah yang masih menghadapi tekanan harga tinggi.
Lebih lanjut, KSP juga menemukan perbedaan harga antardaerah masih tinggi pada 14 indikator pangan, sehingga perbaikan harga di satu wilayah belum tentu dirasakan masyarakat di wilayah lainnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Popy menekankan perlunya masukan pemerintah daerah mengenai hambatan pasokan, biaya angkut, dan kelancaran distribusi.
KSP meminta penanganan di lokasi yang menjadi prioritas disertai waktu penyelesaian yang jelas.
“Tentunya melalui koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga (K/L), kita berharap pasokan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dapat ditindaklanjuti,” tegas Popy.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Bin Tahir menyoroti pentingnya menjaga distribusi pangan antarpulau untuk mengantisipasi gangguan pasokan akibat cuaca dan transportasi.
“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ungkap Inawati dalam keterangan resmi, Rabu (21/10).
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat cadangan beras dan berkoordinasi dengan Perum Bulog serta penyedia jasa transportasi untuk menjaga kelancaran pengiriman pangan ke daerah yang membutuhkan.
Di tingkat kota, Pemerintah Kota Ambon juga menjadwalkan Gerakan Pangan Murah pada hari ini, dengan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp60.000 per lima kilogram atau setara Rp12.000 per kilogram.
