PravadaNews – Risiko migrasi pabrik ke Vietnam menempatkan Kredit Usaha Rakyat sebagai bantalan pembiayaan bagi sektor padat karya nasional.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) diarahkan untuk menjaga modal kerja industri yang menyerap banyak tenaga kerja di tengah tekanan daya saing.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan arus investasi masih berjalan saat menjawab kekhawatiran migrasi pabrik dan PHK massal.
“Terkait investasi, saat ini investasi masih bergerak. Di Indonesia juga ada beberapa investasi yang masih masuk,” kata Airlangga di kantor Kementerian Perekomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Sejumlah rencana kawasan ekonomi dan kawasan industri akan diterima sebagai bagian dari penguatan basis produksi di dalam negeri.
Airlangga juga mengaitkan perlindungan pekerja dengan sektor yang belum sepenuhnya mampu bersaing dalam tekanan industri padat karya.
“Terkait pekerja pada sektor yang dalam tanda kutip belum bisa bersaing, pemerintah mendorong salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat untuk membantu sektor padat karya,” kata Airlangga.
Dukungan pembiayaan tersebut diarahkan untuk menjaga kebutuhan investasi dan modal kerja agar kegiatan produksi tidak langsung berujung pada pengurangan pekerja.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk bekerja pada Februari 2026 mencapai 147,67 juta orang dari total angkatan kerja 154,91 juta orang.
“Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 persen poin dibanding Februari 2025,” tulis BPS dari laman resminya, Selasa (5/5).
Data ketenagakerjaan itu menunjukkan ruang kerja masih bertambah, tetapi sektor padat karya tetap membutuhkan penjagaan pembiayaan saat tekanan relokasi muncul.
Seperti diketahui, KUR menjadi instrumen pembiayaan usaha yang dapat dipakai untuk menjaga arus kas, modal kerja, dan keberlanjutan investasi.
