PravadaNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengetuk palu pengajuan pagu indikatif anggaran tujuh kementerian koordinator (Kemenko) di Kabinet Merah Putih untuk Tahun Anggaran 2027.
Adapun persetujuan itu sekaligus juga mencakup usulan tambahan anggaran yang sebelumnya telah diajukan oleh masing-masing kementerian.
Tujuh kementerian yang akan memperoleh alokasi anggaran itu diantaranya yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Persetujuan disampaikan dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (22/6/2026).
Saat memimpin rapat, sosok yang akrab disapa Said itu meminta persetujuan anggota dewan atas tambahan anggaran yang diajukan seluruh kementerian koordinator.
“Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?” kata Said.
Pernyataan Said itu kemudian juga ditanggapi langsung oleh seluruh Anggota Banggar yang hadir dan menyetujui usulan tersebut.
Dalam rapat itu, Said merinci pagu indikatif yang telah disepakati masing-masing kementerian.
Berdasarkan informasi, Kemenko Perekonomian telah memperoleh alokasi Rp664 miliar, Kemenko PMK Rp304,1 miliar, dan Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar.
Adapun Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapatkan Rp338,8 miliar. Sementara Kemenko Pangan memperoleh Rp509,3 miliar.
Sedangkan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.
Said menjelaskan penyusunan pagu indikatif tersebut mengacu pada sejumlah asumsi dasar ekonomi makro.
Di antaranya soal pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak mentah, lifting minyak dan gas bumi, hingga besaran defisit anggaran.
Menanggapi keputusan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Banggar DPR RI yang menyetujui usulan anggaran kementeriannya.
“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” ungkap Airlangga.
Menurut Airlangga, dukungan anggaran itu akan memperkuat peran Kemenko Perekonomian dalam mengoordinasikan kebijakan ekonomi nasional.
Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mengawal pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang ditujukan menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
Airlangga mengatakan anggaran yang telah disetujui DPR akan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Perekonomian sepanjang 2027.
Dengan alokasi sebesar Rp664 miliar, kementeriannya akan melanjutkan pengawalan agenda transformasi ekonomi nasional yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Transformasi tersebut, kata Airlangga, diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing guna mendukung target Indonesia Maju.
Rapat Banggar itu turut dihadiri seluruh menteri koordinator di Kabinet Merah Putih.
Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Selain itu, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
