PravadaNews — Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkap inisial dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga membocorkan dokumen penanganan perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN.
Kedua pegawai tersebut berinisial TS dan MS serta disebut memiliki kedekatan dengan salah satu tersangka.
Boyamin mengatakan, TS merupakan pejabat di Direktorat Penyelidikan KPK. Sementara itu, MS disebut bertugas di Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK.
Menurut Boyamin, kedua pegawai tersebut berasal dari lembaga di luar KPK sebelum bergabung dengan lembaga antirasuah.
“Oknum tersebut: TS: pejabat Direktorat Penyelidikan KPK (pegawai KPK yang telah mundur dari lembaga lain). MS: personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK (berasal dari lembaga luar KPK),” ujar Boyamin saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).
Boyamin menyebut kedua pegawai yang diduga terlibat dalam pembocoran dokumen itu telah dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Boyamin berharap Dewas segera memanggil dan meminta keterangan keduanya untuk mendalami dugaan pelanggaran tersebut.
Boyamin juga menyinggung dugaan kedekatan Arif Sugianto dengan personel KPK. Menurut Boyamin, terdapat jejak komunikasi telepon seluler antara Arif dan oknum pegawai lembaga antirasuah tersebut.
“Arif Sugianto dalam melakukan modus operandi diduga mengaku dekat dengan personel KPK dan nyatanya terdapat jejak komunikasi telepon seluler antara Arif Sugianto dan oknum personel KPK tersebut,” kata Boyamin.
Boyamin meminta Dewas KPK turut memeriksa Fahd El Fouz dan Lampri sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mendalami hubungan Arif Sugianto dengan dua pegawai KPK yang dilaporkan.
” Dewas KPK semestinya meminta keterangan sebagai saksi terhadap Fahd El Fouz dan Lampri untuk mendalami sepak terjang Arif Sugianto dengan oknum personel KPK tersebut,” imbuh Boyamin.
Sebelumnya, KPK membenarkan adanya dugaan kebocoran dokumen terkait penanganan perkara suap pengurusan HGB dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan internal terhadap sejumlah pegawai masih berlangsung.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengujian dan pengawasan internal. Langkah itu dilakukan untuk memastikan mekanisme check and balances berjalan dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Menurut Budi, setiap pelaksanaan tugas KPK harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, seluruh pegawai juga wajib mematuhi standar disiplin, kode etik, dan perilaku insan komisi.
Di sisi lain, Budi memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan. Penyidik masih melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan untuk mengusut perkara tersebut.
“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ucap Budi.
