PravadaNews – Rumah masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, tetapi mewujudkan hunian layak dan terjangkau tidak selalu mudah, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong perluasan akses kepemilikan rumah melalui berbagai kebijakan dan program subsidi.
Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Penyerapan rumah subsidi pada 2025 disebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, seiring dengan langkah pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi dari sebelumnya sekitar 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, peningkatan kuota tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin besarnya masyarakat yang dapat mengakses rumah subsidi.
Menurut Maruarar, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membuat proses kepemilikan rumah semakin mudah dan terjangkau.
Salah satunya dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan berbagai biaya yang harus ditanggung masyarakat ketika membeli atau membangun rumah, sekaligus memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak.
Maruarar menyebut, sebelum tahun 2025, angka penyerapan tertinggi rumah subsidi berada di kisaran 228 ribu unit.
Sementara pada tahun 2025, kuota ditingkatkan menjadi 350 ribu unit dan mencatat penyerapan tertinggi.
“Biasanya paling tinggi 228 ribu. Tahun 2025 itu 350 ribu, belum pernah terjadi,” ujar Maruarar di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Maruarar menegaskan, percepatan pembangunan perumahan dilakukan dengan mengedepankan semangat gotong royong. Pemerintah, tambahnya, tidak bertindak sebagai kontraktor, pengembang, pemasok, maupun konsultan, tetapi menggalang dukungan dari berbagai pihak.
Maruarar mencontohkan, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, sekitar 1.200 huntap telah terbangun di sejumlah wilayah di Sumatera melalui dukungan dan kerja sama berbagai pihak.
Maruarar mengatakan, pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan huntap di NTT.
Saat ini, pemerintah masih menunggu kesiapan lahan dari pemerintah daerah serta kondisi gempa susulan yang dinilai perlu diperhatikan.
