PravadaNews – Pemeritnah didorong untuk segera membahas ulang kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan. Pemerintah memiliki ‘PR’ besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8%.
Pernyataan itu disampaikan Ekonom Senior INDEF, Didik J Rachbini dalam keterangannya kepada PravadaNews, Rabu (12/8/2026).
“Untuk menuju pertumbuhan 7-8% seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking mutlak harus dilakukan,” kata Didik.
Didik menilai, pemerintah tidak boleh berpuas diri jika pertumbuhan ekonomi hanya mengandalkan sumberdaya dan pasar dalam negeri.
“Jika tidak dan hanya mengandalkan sumberdaya dan pasar dalam negeri, maka tidak harus puas dengan tingkat pertumbuhan moderat 5% atau bahkan di bawahnya,” jelas Didik.
Didik menambahkan, jika pemerintah tidak mengubah arah kebijakan ekonomi, maka pertumbuhan 7-8% akan sulit tercapai.
“Tanpa perubahan kebijakan, maka janji kampanye sulit untuk bissa diwujudkan,” kata Didik.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi RI tumbuh 3,73% jika dibandingkan pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 ini mencapat 5,29% secara (year-to-year/yoy).
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 bila dibandingkan triwulan II 2025 atau yoy tumbuh 5,29%,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisi Statistik BPS, Edy Mahmud di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
