PravadaNews – Kepala daerah diminta untuk menjaga integritas dalam mengelola pemerintahan. Sebab, sudah banyak kepala daerah yang ditangkap aparat penegak hukum karena kasus korupsi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, praktik korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran masih menjadi faktor utama kepala daerah bermasalah dengan hukum.
“Tolong teman-teman kepala daerah menjaga betul dalam membuat kebijakan,” kata Tito dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga: MBG Untungkan UMKM dan Petani
Tito mengatakan, kepala daerah harus amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketika terdapat kepala daerah yang melakukan korupsi dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dampaknya akan meluas ke seluruh pemerintah daerah.
Mantan Kapolri itu menegaskan, perilaku koruptif akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Kendati begitu, Tito memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah bekerja dengan baik dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tito mengatakan, kesalahan yang dilakukan satu kepala daerah akan membentuk persepsi yang kontradiktif terhadap kepala daerah yang bekerja dengan baik.
Oleh karena itu, Tito mendorong Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) lebih gencar dalam melakukan sosialisasi terkait prestasi dan pembangunan yang telah dilakukan. Sehingga, persepsi yang terbangun di publik adalah narasi positif terhadap pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, Tito mendorong agar pemerintah daerah melakukan komunikasi publik yang transparan. Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan korupsi.
Selain itu, Tito menambahkan, pemerintah pusat juga mendorong penguatan integritas bagi pemerintah daerah. Dan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan selaras dan harmonis. Sehingga, kebijakan yang diambil tidak bermasalah dengan hukum. “Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” pungkas Tito.
