PravadaNews – Upaya pemerintah menyalurkan barang bersubsidi dan kebutuhan pokok melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih menghadapi hambatan dalam pemangkasan rantai distribusi.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan persoalan tersebut saat menjelaskan penugasan koperasi sebagai penyalur barang bersubsidi dalam Energy Leadership and Business Conference 2026 di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, BRIN, Jakarta.
“Karena ternyata niat Bapak Presiden untuk memutus atau mengurangi mata rantai distribusi itu tidak gampang,” tutur Ferry, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Ferry, Presiden Prabowo Subianto menugaskan koperasi desa untuk membantu menyalurkan sejumlah barang yang harganya diatur pemerintah agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Barang ini meliputi elpiji 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sebagai contoh, Ferry menjelaskan rencana penyaluran elpiji langsung dari PT Pertamina Patra Niaga kepada koperasi, tapi pelaksanaannya belum berjalan mulus.
Karena itu, Ferry menyebut penyaluran tersebut masih membutuhkan harmonisasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ferry juga meminta dukungan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) untuk memperpendek jalur distribusi yang menurutnya dapat mengganggu kenyamanan pihak-pihak tertentu.
Selain memperpendek jalur distribusi, Ferry menekankan pentingnya memastikan masyarakat memperoleh barang dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
“Ada harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Kita harus bisa memastikan bahwa masyarakat bisa membeli dengan harga yang sudah ditetapkan,” ujar Menkop Ferry.
Untuk mendukung penugasan tersebut, Ferry menyebut pembangunan koperasi telah disiapkan di hampir 28 ribu lokasi dari 38 ribu lahan yang terdata, dengan target penyelesaian fisik pada tahun ini.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat sebanyak 10.070 dari 28.787 KDKMP telah beroperasi hingga Senin (26/0).
Dalam dialog dengan sekitar 26 ribu manajer koperasi pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menerima laporan dari Banyumas, Kediri, dan Blitar mengenai pasokan barang yang belum konsisten serta kebutuhan biaya operasional.
“Pasti ada tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, saya ingin mendengar langsung laporan dari para manajer, mencatat masalahnya, dan mengevaluasi tindak lanjutnya secara rutin,” jelas pria yang akrab disapa Zulhas dalam keterangan resminya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Zulhas meminta pengelola koperasi berkoordinasi dengan Agrinas Pangan Nusantara dan badan usaha milik negara (BUMN) pemasok terdekat guna memeriksa ketersediaan stok serta mempercepat penyelesaian masalah operasional.
