PravadaNews – Banyaknya persediaan beras belum menjadi jaminan harga di tingkat konsumen tetap terkendali. Pasalnya, di tengah stok yang disebut masih mencapai jutaan ton itu, harga beras justru masih melebihi dari harga eceran tertinggi (HET) hingga saat ini.
Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengatakan, kondisi itu diduga terjadi karena adanya praktik mafia.
Padahal, menurut Amran, tidak ada alasan apapun yang membuat harga beras terus naik di tengah besarnya stok yang tersedia. Apalagi saat ini, pemerintah disebut sudah tidak melakukan impor beras lagi.
“Dulu, kalau tidak ada stok, harga naik kan? Wah menterinya salah nih, impor. Begitu sekarang banyak beras apa alasannya lagi? Ndak ada alasan. Tidak impor, apa alasannya lagi? Berarti memang ada mafia dari dulu. Ini harus diberesin,” ujar Amran di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Persoalan harga beras yang terus naik justru berdampak luas terhadap masyarakat. Amran menilai praktik yang diduga dilakukanboleh mafia, dapat merugikan konsumen sekaligus membuat pemerintah menjadi sasaran keluhan akibat kenaikan harga.
“Kasihan, mulai Kepala Desa, Camat, Bupati dihujat harga naik, padahal yang melakukan cuma 10 orang 20 orang. Ini adalah menzalimi 286 juta orang,” kata Amran.
Begitupula dengan persoalan beras fortifikasi yang belakangan menjadi perhatian pemerintah. Amran menyebut terdapat potensi kerugian konsumen akibat produk yang dijual dengan harga jauh lebih tinggi.
“Tahu enggak, itu 90 triliun diambil, haknya rakyat. Itu penipuan. Haknya rakyat kan? Benar nggak? Bayangkan, harganya Rp 13.000. Dia jual Rp 57.000,” jelas Amran.
Oleh karena itu, kata Amran, pihaknya akan menindak langsunh pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Salah satunya seperti pencabutan izin, moratorium, hingga proses hukum.
Di sisi lain, Amran memastikan ketersediaan beras pemerintah masih mencukupi. Stok yang tersimpan di Perum Bulog disebut masih mencapai sekitar 4,6 juta ton.
Untuk menekan harga, pemerintah menjalankan sejumlah intervensi mulai dari operasi pasar, penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton.
Amran pun optimistis berbagai intervensi tersebut dapat mendorong penurunan harga beras dalam waktu dekat. Ketika ditanya apakah harga bisa turun dalam pekan ini, ia meyakini penurunan akan terjadi.
“Pasti turunlah. Doakan. Pasti turun,” ucap Amran.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Pertanian, Bustanul Arifin menyoroti tingginya harga beras di tengah besarnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog. Kondisi tersebut dinilai menjadi anomali dalam ekonomi perberasan nasional karena peningkatan produksi dan stok belum diikuti penurunan harga di tingkat konsumen.
“Khusus tentang harga beras, BPS juga mencatat terjadi anomali serius karena harga tetap mahal di tengah laporan produksi tinggi dan rekor stok atau cadangan beras Pemerintah (CBP) 5,2 juta ton, yang dikuasai Perum Bulog,” kata Bustanul saat dikonfirmasi Pravadanews.com, Sabtu (19/9/2026).
Bustanul mencatat, hingga 15 Juli 2026, stok beras dalam negeri yang dikuasai Bulog mencapai 5,1 juta ton, ditambah sekitar 164 ribu ton beras impor. Di sisi lain, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia (PIHPS-BI), harga beras rata-rata pada 17 Juli 2026 masih berada di level Rp16.500 per kilogram.
Besarnya pengadaan beras tersebut juga dinilai telah menggeser peran Bulog dalam ekonomi perberasan.
“Di sini Bulog telah berubah fungsi menjadi pembeli awal dalam ekonomi perberasan, bukan pembeli akhir (buyer of the last resort) sebagaimana dalam desain kebijakan stabilisasi harga pangan sesuai dengan teori ekonomi selama ini,” ucap Bustanul.
