PravadaNews – Ancaman penjara hingga tujuh tahun bagi pelanggar harga pangan kini disertai penegasan agar pedagang kecil di pasar tidak ikut menjadi sasaran penindakan.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang meminta pengawasan difokuskan kepada produsen dan distributor besar yang mempermainkan harga saat memantau penyaluran bantuan pangan beras di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11/2026).
Amran menjelaskan, ancaman denda dan penjara ditujukan kepada pelaku usaha besar yang sengaja melakukan manipulasi harga, bukan kepada pedagang kecil yang berjualan di pasar.
“Ketentuan denda dan penjara itu bagi yang mempermainkan harga. Dan itu berlaku untuk distributor dan produsen khusus yang level atas. Yang melakukan itu produsen dan distributor besar,” ucap Amran.
Menurutnya, permainan harga di tingkat produsen dan distributor dapat mengganggu perdagangan pangan serta membebani masyarakat sebagai konsumen. Karena itu, pengawasan perlu menelusuri pihak yang bertanggung jawab di sepanjang rantai pasok.
Lebih lanjut, Amran mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dipolitisasi atau disalahartikan sebagai upaya menekan pedagang kecil, sebab penindakan harus diarahkan kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Jangan dipolitisasi. Ini khusus untuk distributor besar dan produsen besar yang mempermainkan harga. Pedagang kecil jangan diganggu. Kalau produsen dan distributor besar terbukti melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas. Tidak ada ampun. Ini perintah Bapak Presiden,” tegas Mentan Amran.
Penegasan ini menyusul penerbitan surat edaran Bapanas pada Selasa (10/11) mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan harga pangan, termasuk beras, minyak goreng, telur ayam, dan sejumlah bahan pokok lainnya.
Surat edaran itu mengatur kepatuhan terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, sedangkan dugaan tindak pidana harus diproses melalui aparat penegak hukum.
Pengawasan tersebut juga memiliki dasar dalam Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Pangan yang diundangkan pada Selasa (3/11), dengan bentuk sanksi antara lain peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan.
Sebelumnya, pengawasan harga pangan telah dilakukan di Sumatera Barat melalui pemeriksaan pasar dan toko bahan pokok di 19 kabupaten/kota pada Senin (9/11). Kegiatan ini melibatkan kepolisian, Bapanas, Bulog, dan sejumlah instansi daerah.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat Kombes Pol, Siswantoro menuturkan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga dan pasokan pangan.
Petugas, ucapnya, juga memberikan pembinaan kepada pedagang mengenai ketentuan harga yang berlaku.
“Pengawasan ini kami lakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasaran tetap terpantau. Kami juga melakukan pengecekan langsung kepada pedagang, sekaligus memberikan pembinaan dan imbauan agar seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Siswantoro dalam catatan Polda Sumatera Barat, Selasa (10/11).
Dari hasil pemeriksaan, harga beras SPHP ditemukan berkisar Rp12.000 hingga Rp15.400 per kilogram, sedangkan beras premium dijual antara Rp14.000 hingga Rp15.800 per kilogram di sejumlah lokasi. Petugas juga mencatat harga Minyakita bervariasi dari Rp14.800 hingga Rp20.000 per liter.
Polda Sumatera Barat menyatakan pemantauan harga dan pasokan pangan akan terus dilakukan secara berkala, disertai koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.














