PravadaNews – Di tengah persaingan perdagangan global yang semakin dinamis, Indonesia terus mencari cara untuk memperkuat posisi ekonominya di hadapan pasar internasional.
Salah satu langkah yang mendapat sorotan adalah kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Ketua MPR Ahmad Muzani menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.
Menurut Muzani, pengelolaan ekspor secara lebih terintegrasi dapat membuka ruang bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari kekayaan dan potensi ekonomi nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Muzani dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sorotan terhadap tata kelola ekspor itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai arah pembangunan dan penguatan ekonomi Indonesia di tengah tantangan perekonomian dunia.
Muzani mengaitkan kebijakan tersebut dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global,” kata Muzani.
Menurut Muzani, pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan.
Muzani juga merujuk Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Muzani menegaskan, pengelolaan kekayaan alam bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan mandat konstitusi agar manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Muzani menempatkan kemampuan mengelola kekayaan sendiri sebagai bagian dari kedaulatan negara.
Menurut Muzani, kedaulatan berarti kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayah, melindungi rakyat, mengelola kekayaan, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional.
