PravadaNews – Ketersediaan beras secara nasional belum otomatis membuat seluruh wilayah di Indonesia memiliki pasokan yang sama. Perbedaan produksi dan kebutuhan konsumsi membuat sejumlah daerah mengalami surplus, sementara wilayah lainnya masih harus mengandalkan pasokan beras dari daerah lain.
Pengamat Pertanian, Dwi Andreas mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena produksi beras di setiap wilayah tidak sama dengan tingkat konsumsi masyarakatnya. Pasalnya, daerah yang produksinya lebih tinggi dibandingkan kebutuhan disebut mengalami surplus, sedangkan wilayah dengan produksi lebih rendah dari konsumsi berada dalam kondisi defisit.
“Memang di Indonesia itu ada pembagian wilayah terkait dengan produksi padi. Ada wilayah yang selalu surplus, dalam arti produksi itu melebihi konsumsi di wilayah tersebut,” ujar Dwi Andreas saat dihubungi PravadaNews.com, Jumat (2/10/2026).
Menurut Dwi, wilayah sentra produksi padi seperti Jawa menjadi salah satu daerah yang memiliki produksi relatif tinggi. Sementara itu, sejumlah wilayah di luar Jawa, seperti Papua, masih mengalami kondisi sebaliknya, alasannya karena produksi beras lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dwi menjelaskan, kondisi tersebut membuat daerah yang mengalami defisit harus memperoleh pasokan dari wilayah lain yang memiliki produksi lebih tinggi. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari perdagangan dan distribusi beras antardaerah.
“Untuk itu sementara dilakukan seperti itu. Wilayah yang produksinya surplus akan memasok ke wilayah yang defisit. Yang melakukan sekali lagi ya swasta. Itu murni permintaan pasar,” jelas Dwi.
Menurut Dwi, persoalan distribusi tersebut kemudian dapat memunculkan perbedaan harga beras antarwilayah. Daerah yang memiliki produksi lebih rendah dan harus mendatangkan beras dari wilayah lain akan menghadapi tambahan biaya logistik dan distribusi.
“Kalau kita lihat di situs apa pun, situs BPS, PIHPS, itu kan harga beras mengalami perbedaan yang cukup signifikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Disparitas harga itu kan signifikan,” kata Dwi.
Meski demikian, Dwi menegaskan, perbedaan harga antarwilayah atau disparitas harga tidak dapat disamakan dengan kenaikan harga beras secara nasional. Menurut Dwi, distribusi lebih berkaitan dengan perbedaan harga antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Sebagai contoh, harga beras di Jawa Timur yang berbeda dengan harga beras di Papua merupakan bentuk disparitas harga. Perbedaan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi produksi dan kebutuhan di masing-masing wilayah serta biaya untuk mendatangkan pasokan.
Begitupun dengan kondisi defisit di sejumlah daerah yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Paslanya, sejumlah wilayah yang sebelumnya mengandalkan pangan lokal kini semakin bergantung pada beras sebagai makanan pokok.
Dei menyebut, di sejumlah daerah yang memiliki sumber pangan lokal yang dijadikan makanan pokok masyarakat, seperti sagu, jagung, sorgum, dan umbi-umbian. Namun, perubahan pola konsumsi membuat kebutuhan beras di daerah-daerah tersebut meningkat meski kondisi produksi padinya tidak selalu mendukung.
“Padahal banyak wilayah-wilayah yang di luar Jawa tersebut, budaya menanam padi itu enggak ada seperti di Jawa,” kata Dwi.
Oleh karena itu, Dwi menilai diversifikasi pangan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan beras dari wilayah lain. Pengembangan pangan lokal dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.
“Solusi paling ideal ya diversifikasi pangan,” ucap Dwi.
