PravadaNews – Penegakan hukum di sektor perbankan syariah kembali menjadi perhatian setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah.
Dalam kasus ini menyeret dua tersangka, masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat dan AHK sebagai konsultan bisnis BPRS.
Kasus yang menyeret jajaran pimpinan bank dan konsultan bisnis tersebut kini memasuki tahap penuntutan setelah dua tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11/2026).
Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.
Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021.
Perkara ini melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.
Sebelum penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara kepada jaksa.
Berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK.
Proses tersebut mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Atas dugaan perbuatannya, TR disangkakan melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Ketentuan tersebut sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah atau Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan undang-undang tersebut.
Penetapan sangkaan terhadap kedua tersangka tetap memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
“Penuntasan penyidikan ini merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat,” ujar Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo dikutip Sabtu (14/11).
OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Koordinasi tersebut dilakukan agar penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pelindungan konsumen dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
