PravadaNews – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan jutaan nelayan di seluruh tanah air.
Melalui program pembangunan kampung nelayan dan dukungan infrastruktur perikanan, pemerintah menargetkan perbaikan hidup bagi sekitar 6 juta nelayan beserta keluarganya.
Prabowo menegaskan, perhatian terhadap nelayan kini menjadi prioritas nasional. Prabowo menyebut, selama ini sektor perikanan tradisional belum mendapatkan perhatian optimal, padahal perannya sangat vital dalam ketahanan pangan dan ekonomi pesisir.
“Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus,” ujar Prabowo dikutip Sabtu (2/5/2026).
Program tersebut tidak berhenti di tahun ini. Pemerintah telah menyusun rencana jangka menengah dengan target pembangunan berkelanjutan. Pada tahun berikutnya, sebanyak 1.500 kampung nelayan akan kembali dibuka, dan jumlah yang sama akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya.
Baca juga: Ekspor Perikanan RI Tembus Rp16,7 Triliun
“Tahun depan, kita akan buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500,” lanjut Prabowo.
Dengan skema tersebut, pemerintah memperkirakan dampak program akan menjangkau sekitar 6 juta nelayan secara langsung. Jika dihitung bersama anggota keluarga, jumlah penerima manfaat bisa mencapai lebih dari 20 juta rakyat Indonesia.
“Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri, 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” tegas Prabowo.
Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga fokus pada penyediaan fasilitas pendukung yang selama ini menjadi kendala utama para nelayan. Salah satu persoalan yang disorot adalah minimnya akses terhadap es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di setiap kampung nelayan,” ungkap Prabowo.
Keberadaan pabrik es diharapkan mampu meningkatkan nilai jual ikan, mengurangi kerugian akibat pembusukan, serta memperkuat daya saing nelayan di pasar. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana memberikan bantuan kapal untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan tangkap para nelayan.
“Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” tambah Prabowo.
Program ini sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir yang selama ini tertinggal.
Dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, nelayan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan mereka.
Namun demikian, para ahli juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan keberlanjutan program. Pembangunan kampung nelayan harus disertai dengan pelatihan, akses permodalan, serta penguatan kelembagaan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, program ini juga dinilai dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian lokal. Aktivitas ekonomi di kampung nelayan, seperti pengolahan hasil laut, distribusi, hingga perdagangan, berpotensi meningkat signifikan seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah optimistis, melalui langkah ini, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, kebijakan ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan sosial bagi para nelayan yang selama ini berjuang di garis depan tanpa dukungan memadai.
Dengan target ambisius dan dukungan penuh dari berbagai pihak, pemerintah berharap kehidupan jutaan nelayan Indonesia akan berubah secara signifikan menuju kondisi yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat performa perdagangan luar negeri yang solid di sektor perikanan.
Hingga pertengahan Maret 2026, nilai ekspor produk perikanan nasional tercatat mencapai 983,1 juta dolar AS atau setara dengan Rp 16,7 triliun.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini menjelaskan capaian tersebut diakumulasi sejak awal tahun hingga periode penghentian sementara angkutan barang pada 13 Maret lalu.
Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia telah mengirimkan sebanyak 197.718 ton ikan ke pasar global.
“Nilai tersebut diperoleh berdasarkan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang menjadi syarat standar keamanan pangan di 140 negara mitra dagang,” kata Ishartini beberapa waktu lalu.
Menurut Ishartini, data KKP menunjukkan kualitas produk perikanan Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.
Adapun terdapat sepuluh komoditas yang menjadi primadona ekspor, di mana udang dan tuna masih memimpin daftar teratas.
“Sepuluh komoditas unggulan adalah udang vaname, tuna, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, cakalang, kepiting, udang windu, ikan layur, serta gurita,” tambah Ishartini.
