PravadaNews – Rendahnya cakupan imunisasi balita di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, menjadi perhatian serius yang membutuhkan langkah konkret dari pemerintah pusat maupun daerah.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, dikutip Senin (20/7/2026), hanya 1,04 persen balita di wilayah tersebut yang mendapatkan imunisasi lengkap. Angka ini menunjukkan masih besarnya tantangan pelayanan kesehatan dasar di salah satu daerah berstatus sangat tertinggal di Indonesia.
Minimnya cakupan imunisasi tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui program imunisasi rutin. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan masih belum merata.
Persoalan imunisasi di Puncak Jaya juga tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan infrastruktur kesehatan. Data menunjukkan hanya 3,31 persen desa yang memiliki dokter, sementara desa yang memiliki fasilitas kesehatan hanya mencapai 8,28 persen. Di sisi lain, baru 43,05 persen desa yang dinilai mudah menjangkau fasilitas kesehatan.
Kondisi geografis Papua yang didominasi wilayah pegunungan, ditambah keterbatasan transportasi, menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan untuk menjangkau masyarakat di kampung-kampung terpencil. Situasi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan program imunisasi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, hingga pelayanan kesehatan dasar lainnya.
Tantangan tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan indikator pendidikan. Tingkat partisipasi sekolah jenjang SMP di Puncak Jaya tercatat hanya 56,96 persen, sedangkan partisipasi SMA lebih rendah lagi, yakni 23,10 persen. Selain itu, hanya 8,61 persen desa yang memiliki sekolah dasar dan 2,32 persen desa yang memiliki sekolah menengah pertama.
Rendahnya akses pendidikan dapat berdampak terhadap pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi, pola hidup sehat, hingga upaya pencegahan penyakit. Karena itu, peningkatan layanan kesehatan perlu dibarengi dengan penguatan edukasi kepada masyarakat.
Dari sisi kesejahteraan, berbagai indikator juga menunjukkan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar. Rumah tangga yang menggunakan air bersih baru mencapai 34,88 persen, sementara pengguna listrik sebesar 61,28 persen. Adapun rumah tangga yang menggunakan telepon tercatat 43,01 persen, sedangkan penduduk pengguna internet hanya 3,52 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan penyebaran informasi mengenai program kesehatan, termasuk imunisasi, masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya akses internet dan telekomunikasi membuat sosialisasi program pemerintah belum dapat menjangkau seluruh masyarakat secara optimal.
Sementara itu, hanya 9,39 persen penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian, sedangkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan nonmakanan tercatat 36,69 persen. Data tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor primer dengan tingkat kesejahteraan yang relatif terbatas.
Dari sisi infrastruktur, hanya 8,61 persen desa yang memiliki jalan utama berpermukaan aspal. Keterbatasan akses jalan menjadi salah satu hambatan distribusi logistik kesehatan, termasuk vaksin yang memerlukan rantai dingin agar kualitasnya tetap terjaga hingga tiba di lokasi pelayanan.
Meski demikian, terdapat sejumlah indikator yang relatif baik. Sebanyak 96,36 persen desa dilaporkan tidak mengalami bencana, sementara 99,67 persen desa tidak mengalami konflik sosial. Kondisi keamanan yang kondusif ini dapat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan apabila didukung dengan peningkatan infrastruktur dan sumber daya kesehatan.
Pada sektor kesehatan ibu, data menunjukkan 52,54 persen perempuan berusia 15–49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir memperoleh pertolongan persalinan. Meski lebih baik dibandingkan capaian imunisasi balita, angka tersebut masih menunjukkan perlunya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan maternal.
Melihat berbagai indikator tersebut, peningkatan cakupan imunisasi balita di Puncak Jaya tidak cukup dilakukan melalui pelaksanaan vaksinasi semata. Pemerintah perlu memperkuat ketersediaan tenaga kesehatan, membangun lebih banyak fasilitas pelayanan kesehatan, memperbaiki infrastruktur transportasi, serta meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya imunisasi.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas layanan kesehatan yang memadai.
Dengan langkah yang terintegrasi, diharapkan cakupan imunisasi balita di Puncak Jaya dapat terus meningkat sehingga mampu melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di masa mendatang.
