PravadaNews – Kaprodi Studi Ekonomi FEB UI Vid Adrison mengingatkan, tingginya realisasi belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tidak serta-merta mencerminkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat secara keseluruhan.
Menurutnya, pola front-loading atau percepatan belanja di awal tahun justru berpotensi menciptakan ilusi kesehatan fiskal apabila tidak diimbangi keberlanjutan kapasitas anggaran pada kuartal-kuartal berikutnya.
Vid menilai pemerintah perlu mewaspadai tekanan fiskal yang berpotensi muncul pada kuartal II hingga kuartal IV 2026, terutama terkait semakin sempitnya ruang gerak kebijakan fiskal, penurunan transfer ke daerah, serta tantangan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita.”, ungkap Vid dalam acara Aliansi Ekonom Indonesia bersama dengan Paramadina Public Policy Institute menggelar Diskusi Terbuka pada Sabtu, 23 Mei 2026, di Universitas Paramadina, Jakarta, dikutip Minggu (24/5/2026).
Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Dwiwulan menyoroti pelemahan Rupiah sebagai sinyal yang lebih dalam dari sekadar volatilitas nilai tukar.
“Pelemahan Rupiah bukan sekadar isu teknikal. Ia adalah cermin dari struktur pendanaan yang terlalu bergantung terhadap portfolio luar negeri dan arus modal yang tidak percaya pada arah kebijakan,” ujar Dwiwulan.
Kebijakan Bank Indonesia, lanjut Dwiwulan, termasuk kebijakan burden sharing yang menggerus kepercayaan investor, hanya berperan sebagai paracetamol dalam meredakan pelemahan nilai tukar.
“Pemulihan total bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” ungkapnya.
