PravadaNews – Ketersediaan beras premium di sejumlah ritel modern masih menjadi perhatian setelah pasokan berbagai merek mengalami keterbatasan dalam beberapa bulan terakhir.
Karena itu, pemerintah mengandalkan Perum Bulog untuk menjaga distribusi beras premium kepada masyarakat.
Upaya pengisian pasokan melalui Bulog dilakukan dengan menyalurkan beras premium ke jaringan ritel modern, namun kebutuhan pasar yang lebih besar membuat kapasitas pasokan menjadi tantangan untuk memastikan ketersediaan secara nasional.
Menanggapi situasi tersebut, Pengamat pertanian dan pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan langkah Bulog memasok beras premium dapat membantu mengatasi kekosongan di ritel modern, tapi jumlah yang disiapkan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pasar.
Menurut Khudori, Bulog menyiapkan sekitar 75.000 ton beras premium per bulan untuk ritel modern, sedangkan kebutuhan beras premium yang beredar di seluruh jaringan ritel modern diperkirakan berada pada kisaran 120.000 hingga 135.000 ton per bulan.
“Seandainya janji mengguyur 75.000 ton beras premium per bulan ke ritel modern bisa dipenuhi, apakah jumlah ini cukup? Belum. Beras yang beredar di semua ritel modern di Tanah Air diperkirakan antara 120.000 hingga 135.000 ton per bulan,” ujar Khudori saat dihubungi, Rabu (23/9/2026).
Selain jumlah pasokan, Khudori menilai keberlanjutan distribusi beras premium juga bergantung pada ketersediaan stok yang dimiliki Bulog.
“Merujuk data per 14 September 2026 itu berarti stok beras premium BULOG hanya 160 ribu ton. Hanya cukup untuk mengguyur pasar modern sekitar dua bulan, sesuai janji manajemen BULOG. Setelah itu, berasnya dari mana?” lanjut Khudori.
Khudori juga menjelaskan tantangan lain berasal dari sisi biaya produksi karena harga gabah yang tinggi membuat produsen beras menghadapi tekanan untuk mempertahankan pasokan ke ritel modern.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan tidak melakukan impor beras dengan mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Amran menyebut, Indonesia sebelumnya menjadi salah satu negara dengan impor beras terbesar dunia pada periode 2022–2024, tapi pemerintah mencatat tidak melakukan impor beras pada 2025 karena produksi dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan.
“Importir terbesar di 2020-2023-2024 importir terbesar beras dunia, yaitu 7 juta ton. Alhamdulillah di 2025 tidak ada impor,” tutur Amran saat ditemui di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Selasa (22/9).
Bagi Amran, kebijakan tidak melakukan impor juga berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan dan motivasi petani karena masuknya beras impor dinilai dapat memberikan tekanan terhadap harga hasil produksi petani dalam negeri.
