PravadaNews – Peremajaan kebun sawit rakyat belum mencapai separuh target tahun ini ketika jutaan pekebun masih menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut.
Hingga 27 Juli 2026, rekomendasi teknis Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) itu baru mencapai 23.688 hektare dari target 50.000 hektare.
Capaian 47,4% ini menyisakan 26.312 hektare yang perlu dikejar pada perkebunan rakyat seluas sekitar 6,93 juta hektare di Indonesia.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto mengatakan, pemerintah menjadikan peremajaan sebagai jalan meningkatkan hasil kebun tanpa menambah luas perkebunan sawit.
Menurutnya, kebun tua dan kurang produktif menjadi sasaran penggantian tanaman agar hasil pekebun dapat meningkat kembali.
“Benih unggul merupakan investasi jangka panjang. Kesalahan memilih benih akan memengaruhi produktivitas kebun hingga 25–30 tahun. Karena itu, pemerintah memastikan setiap program peremajaan menggunakan benih unggul bersertifikat,” ucap Heru dalam keterangan Kementerian Pertanian (Kementan), dikutip Kamis (20/8/2026).
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mempercepat penetapan calon penerima dan pemeriksaan lahan sebelum kebun dapat masuk dalam program peremajaan.
Setelah tanaman diganti, pendampingan dilanjutkan pada masa penanaman dan pemeliharaan agar kebun dapat kembali menghasilkan ketika memasuki usia produktif.
Program tersebut menyangkut penghidupan sekitar 3,04 juta pekebun yang bergantung pada hasil kebun sawit.
Di tengah percepatan itu, pemerintah tetap menempatkan peningkatan produktivitas sebagai tujuan utama peremajaan.
“Kami ingin membangun industri sawit yang semakin produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ungkap Heru.
Selain melalui pendampingan, percepatan PSR juga ditopang pendanaan. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kembali menyalurkan dana peremajaan pada akhir Juli 2026.
Dalam keterangan resmi BPDP, Rabu (29/7), dana Rp168,16 miliar disalurkan untuk 2.802,73 hektare kebun melalui 19 kelembagaan pekebun.
“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pekebun melalui peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin Hidayat.
Tambahan pendanaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengejar peremajaan yang masih tertinggal. Dengan capaian 23.688 hektare, pemerintah masih membutuhkan rekomendasi teknis untuk 26.312 hektare agar target 50.000 hektare terpenuhi tahun ini.
