PravadaNews – Dinamika pengisian jabatan wakil presiden menjadi perhatian di tengah kekosongan posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Di tengah proses tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengusulan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada MPR RI.
Sikap itu ditegaskan Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, yang menyatakan partainya tidak ingin mengambil alih kewenangan presiden dalam proses tersebut.
“Untuk cawapres, kita sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden. Namun, MPR secara institusional hari ini mengirimkan surat kepada Presiden agar mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR untuk nanti dipilih dan diputuskan dalam sidang paripurna,” kata Neng Eem dikutip Sabtu (14/11/2026).
Menurut Neng Eem, PKB tidak memiliki usulan nama untuk mengisi posisi tersebut. Partainya memilih menunggu proses konstitusional yang menjadi kewenangan MPR setelah Presiden menyampaikan dua nama calon.
“Tidak ada usulan PKB mengusulkan nama. Kita tadi lebih berbicara tentang mekanisme, bagaimana secara konstitusional apabila terjadi kekosongan wapres, maka tahapan yang harus dilakukan MPR seperti apa,” jelas Neng Eem.
Neng Eem menambahkan, siapa pun nama calon wakil presiden yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di MPR.
“Siapa pun nanti yang diusulkan sebagai calon wakil presiden itu akan kita proses,” tutur Neng Eem.
Neng Eem menjelaskan, Rapat Gabungan MPR kali ini membahas sejumlah agenda, terutama terkait jadwal pelaksanaan rapat paripurna untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden.
Selain itu, MPR juga membentuk tim ad hoc atau tim verifikasi. Tim tersebut bertugas memeriksa calon wakil presiden yang nantinya diusulkan Presiden, guna memastikan nama-nama tersebut memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita juga membentuk tim ad hoc, tim verifikasi. Tim verifikasi itu untuk memverifikasi calon-calon wakil presiden yang nanti diusulkan oleh Presiden, apakah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang ada atau tidak,” ujar Neng Eem.
Neng Eem menegaskan, pembahasan dalam rapat gabungan tersebut lebih difokuskan pada mekanisme dan koridor konstitusional yang harus dijalankan MPR apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Neng Eem juga menyebut rapat paripurna MPR dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
“Kita hanya menanti tahapan konstitusional seperti apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai MPR secara institusional,” tutur Neng Eem.
