PravadaNews – Kebijakan pemerintah yang memberlakukan ekspor komoditas Batubara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor batubara Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Batubara menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam pemusatan kebijakan ekspor bersama dengan dua komoditas lainya yaitu Kelapa Sawit dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, mengatakan kebijakan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap ekspor Batubara Indonesia.
Ia menjelaskan, ekspor satu pintu tidak akan hanya berimbas pada aspek administratif, melainkan akan mengubah mekanisme kontrak, pembiayaan, dan logistik ekspor secara fundamental.
“Ancaman terbesarnya adalah kelumpuhan logistik atau bottleneck di hilir,” ujar Aryanto saat dikonfirmasi PravadaNews, Rabu (3/6/2026).
Aryanto mengatakan, dalam jangka pendek, yakni pada masa transisi terhitung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026, pengaruhnya memang dirancang masih terbatas. Dimana, Ekspor tetap berjalan seperti biasa, namun pelaku usaha wajib melaporkan dan mencantumkan DSI sebagai co-exporter.
Akan tetapi, mulai 1 Januari 2027, DSI akan bertindak sebagai eksportir tunggal. Seluruh proses krusial mulai dari kontrak, customs clearance, pengangkutan, hingga mekanisme pembayaran akan dikendalikan penuh oleh DSI.
“Ini adalah perubahan struktural yang sangat masif, dan di sinilah kekhawatiran terbesar kami muncul: kelayakan operasional,” ujarnya.
Aryanto menjelaskan, pemerintah harus melihat anatomi rantai pasok batubara Indonesia secara jujur. Ekosistem ekspor ini dibangun pelan-pelan selama puluhan tahun, bukan sesuatu yang bisa diorkestrasi seketika.
Permasalahan pertama berasal dari suplai batubara berasal dari lebih dari 500 konsesi tambang di Sumatera dan Kalimantan. Setiap tambang menghasilkan ribuan variasi kualitas (berdasarkan parameter Calorific Value, ash content, sulfur, dan moisture).
Setiap kargo yang dikapalkan adalah hasil Quality Control dan blending yang sangat presisi karena pembangkit di Jepang, India, Korea Selatan, dan Tiongkok memiliki spesifikasi yang berbeda-beda.
Hasil blending ini harus didistribusikan melalui sekitar 40.000 perjalanan tongkang per tahun ke lebih dari 200 pelabuhan dan titik labuh (anchorage points), melibatkan lebih dari 7.000 kapal samudra (ocean-going vessels).
DSI dituntut untuk sanggup mengurus empat hal kompleks sekaligus: manajemen dokumen (L/C, bea cukai, otoritas pelabuhan), koordinasi pihak ketiga (surveyor independen, shipping agent, asuransi), aspek komersial (tender global, kontrak FOB/CIF), hingga penjadwalan ketat untuk mengelola risiko denda keterlambatan (demurrage).
“Pertanyaan jujur yang harus dijawab pemerintah: apakah DSI, sebagai badan yang baru lahir, sanggup memfasilitasi seluruh kerumitan fisik dan administratif ini melewati satu “pintu sempit” hanya dengan tujuh bulan masa persiapan?,” ucapnya.
Lanjutnya, Reputasi Indonesia sebagai pemasok andal dunia yang menyuplai 33–35% konsumsi batubara global, dengan volume ekspor 555 juta ton pada 2024 dan kisaran 500–510 juta ton pada 2025 dibangun dari kepastian operasional di setiap mata rantai tersebut.
“Jika sistem di DSI tidak secepat dan seluwes mekanisme pasar yang selama ini dikelola swasta, dampaknya akan sangat fatal. Macet di satu titik saja (misalnya penjadwalan kapal yang amburadul dan berujung demurrage), efek dominonya akan membuat arus ekspor tersendat parah,” pungkasnya.
