PravadaNews – Pemerintah pusat mempercepat pemulihan pascabencana Sumatera melalui realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tahun ini. Langkah itu menjadi bagian dari pemulihan permanen di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong kementerian dan lembaga (K/L) segera menjalankan program lapangan. Arah kerja tersebut mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) 2026 sampai 2028.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyebut anggaran yang telah diterima harus segera diikuti pelaksanaan program.
“Yang sudah turun anggaran dari Kemenkeu kita dorong bekerja,” kata Tito, dikutip Sabtu (20/6/2026).
Berdasarkan keterangan, hingga 11 Juni 2026, sejumlah alokasi rehabilitasi dan rekonstruksi telah diterima dari Kementerian Keuangan oleh kementerian terkait. Penerima anggaran mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan kementerian lain.
Renduk tersebut menjadi pedoman penganggaran dan pelaksanaan pemulihan selama periode 2026 sampai 2028 bagi pemerintah pusat dan daerah. Dokumen itu memuat agenda hunian tetap, infrastruktur, layanan pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.
Tito juga mendorong kementerian yang belum memperoleh anggaran agar segera menyelesaikan pengajuan kepada Kementerian Keuangan.
“Yang belum turun kita dorong K/L untuk mengajukan ke Kemenkeu dan Kemenkeu percepat realisasi anggaran ke K/L,” ujar Tito.
Oleh karena itu, Satgas PRR menempatkan percepatan administrasi sebagai bagian penting dari pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar agenda pemulihan tidak tertahan pada proses pengajuan, sinkronisasi, dan pencairan anggaran.
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang menunjukkan pelaksanaan pemulihan mulai masuk ke tahap penyaluran bantuan berbasis data penerima. Pemerintah kabupaten telah melakukan verifikasi dan validasi korban bencana yang dituangkan dalam surat keputusan berbasis nama dan alamat (BNBA).
Bupati Aceh Tamiang Drs Armia Pahmi menyampaikan bantuan sosial dan stimulan rumah rusak mulai disalurkan melalui tahapan resmi pemerintah. Sebanyak 99.338 jiwa masuk daftar penerima bantuan jaminan hidup, sedangkan 39.264 keluarga menerima stimulan ekonomi dan penggantian perabot.
Armia meminta masyarakat menunggu jadwal resmi penyaluran melalui Pos Indonesia, Datok Penghulu, dan kepala dusun masing-masing.
“Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan data dan informasi, kami membuka pusat komunikasi di Sekretariat Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bertempat di lantai 1 Kantor Bupati Aceh Tamiang,” sebut Armia.
Seperti diketahui, Pemulihan rumah rusak menjadi perhatian dalam pemulihan permanen pascabencana Sumatera. Karena pencairan anggaran belum otomatis menyelesaikan kebutuhan warga terdampak, pemerintah pusat dan daerah masih harus memastikan data penerima tepat, bantuan tersalur sesuai jadwal, serta perbaikan hunian berjalan tanpa tertahan proses administrasi.
