PravadaNews – Pemerintah perlu memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia industri untuk mengatasi pengangguran.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin mengatakan, kurikulum dan kompetensi mahasiswa harus semakin dekat dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga, lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.
“Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja,” kata Zainul dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
Di sisi lain, Zainul juga meminta pemerintah memberikan insentif terhadap proyek-proyek padat karya. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” kata Zainul.
Zainul menegaskan persoalan pengangguran sarjana tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Diperlukan forum bersama yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Sebelumnya, Deputi Bidang Neraca dan Analisi Statistik BPS, Edy Mahmud mengatakan, BPS mencatat jumlah pengangguran untuk lulusan D4, SI hingga S3 mencapai 1,03 juta orang.
Edy mengungkapkan, penyumbang pengangguran terbanyak dari lulusan D1-D3 sebenyak 18 ribu orang atau sekitar 2,48%.
“Jadi kalau kita lihat dari data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) pada bulan mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1,D2,D3 dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3,” kata Edy, Rabu (5/8).
