PravadaNews – Kenaikan harga beras yang terjadi hingga saat ini dinilai perlu membutuhkan pembenahan secara menyeluruh. Pasalnya, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan intervensi jangka pendek, tetapi juga merombak kebijakan perberasan dari hulu hingga hilir.
Pengamat Ekonomi Pertanian, Bustanul Arifin menilai, perubahan kebijakan diperlukan untuk menciptakan sistem perberasan yang lebih kondusif bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan, yakni merubah desain kebijakan perberasan agar pengelolaan produksi, distribusi hingga stabilisasi harga dapat berjalan secara terintegrasi.
“Pertama, perubahan radikal dalam desain kebijakan perberasan yang terintegrasi,” ujar Bustanul saat dikonfirmasi Pravadanews.com, Sabtu (19/9/2026).
Bustanul menjelaskan, perubahan tersebut perlu mencakup reformasi sistem inovasi pertanian, manajemen risiko usaha tani hingga perbaikan lingkungan usaha ekonomi perberasan.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu mendorong penerapan manajemen usaha tani modern. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai dan distribusi beras.
Di sisi lain, Bustanul meminta akses petani terhadap sumber pembiayaan produktif diperbaiki. Pasalnya, pembiayaan tersebut dapat dikembangkan melalui pendekatan ekosistem klaster yang menghubungkan kegiatan produksi, distribusi hingga konsumsi.
Desakan pembenahan kebijakan itu muncul lantaran harga beras yang tak kunjung turun meskipun stok yang dikuasai Perum Bulog. Bustanul sebelumnya mencatat stok beras atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog hingga pertengahan Juli 2026 mencapai sekitar 5,2 juta ton.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan perberasan tidak cukup diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi dan memperbesar stok, tetapi juga membutuhkan pembenahan kebijakan agar rantai nilai dan distribusi beras dapat berjalan lebih efisien.
Diketahui, saat ini, stok beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog hingga September 2026 masih mencapai sekitar 4,6 juta ton. Jumlah itu disebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1 juta hingga 2 juta ton.
“Stok kita di Bulog, hari ini masih ada 4,6 juta ton. Dulu kalau bulan seperti ini hanya 1 juta ton, 2 juta ton, maksimal 2 juta ton. Sekarang dua kali lipat,” ujar Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.
Besarnya stok tersebut menjadi salah satu penopang pemerintah dalam menjalankan program bantuan pangan beras. Sepanjang 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar 2,6 juta ton beras untuk bantuan pangan.
Khusus periode Oktober-Desember 2026, bantuan beras bakal disalurkan kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Masing-masing penerima akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan.
Pemerintah juga menyebut beras yang digunakan untuk program bantuan pangan saat ini berasal dari produksi petani dalam negeri.
“Nah, ini dulu berasnya dari Pakistan, India, Thailand. Hari ini, satu tahun saja dibawa ke pemimpin Bapak Presiden, swasembada beras ini dari petani Indonesia dan untuk rakyat Indonesia,” ucap Amran.
